MK Diminta Segera Putuskan Uji Materi Masa Jabatan Wapres

Wakil Presiden Jusuf Kalla berada di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada 25 Juli 2018, untuk melakukan kunjungan kerja ke Poso, Sulawesi Tengah. Foto/Setwapres RI

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK, Irman Putra Sidin, meminta Mahkamah Konstitusi atau MK segera memutuskan uji materi masa jabatan wapres sebelum 10 Agustus atau hari terakhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan presiden 2019. "Sebelum 10 Agustus kami berharap MK sudah mengambil putusan," kata Irman saat dihubungi, Kamis, 2 Agustus 2018.

Namun, kata Irman, dia dan JK menyerahkan keputusan uji materi itu sepenuhnya kepada MK asalkan putusannya memberi manfaat bagi bangsa.

Baca:
Koalisi Jokowi Tidak Satu Suara Soal JK Gugat Masa Jabatan Wapres...
Ikut Gugat Masa Jabatan Wapres, JK: Saya...

Uji materi Pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meminta MK mengabulkan permohonan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Dalam uji materi ini, JK menjadi pihak terkait. Menurut Irman, salah satu alasan uji materi ini untuk mencari kepastian hukum. Jika hal ini tidak diselesaikan sekarang, perdebatan akan terus berlangsung hingga lima tahun mendatang.

"Sebaiknya gugatan itu dikabulkan agar ada dasar konstitusi yang jelas, baik masa sekarang maupun masa mendatang," kata Irman. Namun, sebagai warga negara yang baik, dia dan JK menyerahkan keputusan permohonan sepenuhnya kepada MK asalkan memberi manfaat bagi bangsa.

Baca: Gugatan Masa Jabatan Wapres, Fahri Hamzah...

Irman membantah keterlibatan JK mengarah ke isu otoriterium. "Jika keterlibatan Pak JK ini nanti dikaitkan dengan otoriterium, konstitusi kita sudah tidak memberi ruang untuk konstitusi," ujarnya.

Nama JK kerap disebut akan dicalonkan kembali sebagai wakil presiden untuk mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi di pemilihan presiden 2019. Dalam beberapa kesempatan, JK mengatakan tidak ingin maju lagi karena ingin beristirahat dan dilarang oleh konstitusi.

Simak: Batasan Masa Jabatan Wapres 2 Periode...

Belakangan Perindo mendaftarkan uji materi Pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada 10 Juli lalu. Pasal ini berpotensi membuat JK bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden lagi.

Perindo mempermasalahkan pasal ini, yang dianggap membatasi masa jabatan wapres sebanyak dua periode, baik berturut-turut maupun tidak. Hal ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tak membatasi masa jabatan calon presiden dan calon wakil presiden yang dijabat dua periode dengan tidak berturut-turut.






MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

14 jam lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

1 hari lalu

Aktivis Nilai Putusan MK soal UU Minerba Perkokoh Kepentingan Oligarki Tambang

Tim Advokasi UU Minerba menilai, hakim MK hanya menjadi corong pemerintah dan mengabaikan hak konstitusi rakyat.


3 Putri Hary Tanoesoedibjo Bermain di Gelanggang Politik

3 hari lalu

3 Putri Hary Tanoesoedibjo Bermain di Gelanggang Politik

Tiga putri Hary Tanoesoedibjo sempat ikut pemilihan legislatif. Ketiganya terjun ke gelanggang politik, Angela Tanoesoedibjo, Valencia dan Jessica.


Beredar Foto Surya Paloh, Syaikhu, JK Bersama Anies Baswedan dan AHY

11 hari lalu

Beredar Foto Surya Paloh, Syaikhu, JK Bersama Anies Baswedan dan AHY

Anies Baswedan menyatakan siap maju sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024.


Anies Baswedan Diskusi dengan Jenggala Center, Pakar: Matangkan Langkah Pilpres 2024

12 hari lalu

Anies Baswedan Diskusi dengan Jenggala Center, Pakar: Matangkan Langkah Pilpres 2024

Pengamat politik menilai JK bakal mendahulukan Anies Baswedan untuk dipersiapkan menjadi calon presiden. meski Partai Golkar mengusung Airlangga.


Anies Baswedan dan Yayasan Jusuf Kalla Gelar Diskusi Tertutup soal Pilpres 2024

13 hari lalu

Anies Baswedan dan Yayasan Jusuf Kalla Gelar Diskusi Tertutup soal Pilpres 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar diskusi tertutup membahas situasi politik jelang Pemilu 2024 bersama Jenggala Center, eks tim Jokowi-JK


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

13 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

15 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

15 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

30 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.