Minggu, 22 September 2019

Polri Bubarkan Rencana Acara Peresmian Negara Federal Papua Barat

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Surat undangan Pengumuman Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat. Istimewa

    Surat undangan Pengumuman Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat. Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia membubarkan persiapan acara peresmian Pemerintah Sementara Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) di halaman Universitas Cendrawasih lama, di samping Auditorium Abepura, Selasa, 31 Juli 2018. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan polisi menyita spanduk-spanduk sebelum acara itu dimulai.

    "Saya sudah dapat laporan dari Papua, mereka membubarkan diri sesaat sebelum acara dimulai," kata Setyo di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 1 Agustus 2018.

    Baca: 
    Di Norwegia, Gubernur Papua Barat ...
    Wartawan Radar Papua Dianiaya saat Meliput ...

    Setyo menuturkan tak ada perlawanan dari masyarakat saat petugas datang. "Pokoknya pas kami ambil spanduk dan baliho acara, massa langsung bubar," ujarnya. 

    Surat undangan acara itu beredar melalui media perpesanan. "Kami mengundang pemimpin dan seluruh rakyat Papua Barat, mahasiswa/i, hamba2 Tuhan untuk hadir menyaksikan momen penting ini." Surat itu ditandatangani oleh Yoab Syatfle, yang dinyatakan sebagai Perdana Menteri, Kepala Pemerintahan Sementara NRFPB. Pertemuan direncanakan dilaksanakan pada 31 Juli 2018, pukul 11.00.

    Baca: Papua Barat Usulkan Pembentukan Koalisi ...

    Surat itu menyatakan acara yang mereka sebut dengan Pemerintah Sementara Negara Republik Federal Papua Barat itu telah dikonfirmasi ke UN, PIF, MSG, ACP, negara-negara anggota PBB di New York, beberapa kedutaan besar di Jakarta, dan Jakarta Foreign Correspondence Club di Jakarta.

    Pengumuman pemerintahan sementara di surat itu, menurut Yoab, merupakan bagian dari kesiapan Papua Barat menuju kemerdekaan, pengakuan internasional, dan menjadi anggota UN, PIF, MSG, dan ACP.

    Simak: Massa Dikabarkan Akan Palang Kantor KPU Maybrat Papua Barat ...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.