Papua Barat Usulkan Pembentukan Koalisi Global Pendanaan Hutan

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan rangkaian sedang presentasi dalam acara Seminar Oslo Tropical Forest Forum,  26 Juni 2018. Tempo/Linda Trianita

    Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan rangkaian sedang presentasi dalam acara Seminar Oslo Tropical Forest Forum, 26 Juni 2018. Tempo/Linda Trianita

    TEMPO.CO, Oslo - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengusulkan pembentukan koalisi global untuk pendanaan hutan dan iklim internasional yang terfokus pada daerah-daerah yang memiliki hutan alam. Menurut dia, pendanaan dapat bersumber dari pemerintah daerah, pemerintah nasional, negara donor, maupun swasta.

    “Saya sebagai salah satu gubernur yang memiliki hutan tropis terbesar di Indonesia siap memulai diskusi ini bersama pemangku kepentingan lainnya,” kata Dominggus dalam seminar tentang Hutan Tropis di Hotel Scandic Holberg, Oslo, Norwegia, Selasa, 26 Juni 2018.

    Baca: Tambrauw, Surga Tersembunyi di Kepala Burung Papua Barat

    Provinsi Papua Barat memiliki hutan seluas 9.730.550 hektar atau 90 persen dari luas keseluruhan wilayah sekitar 143.076 kilometer. Hutan Papua Barat berkontribusi terhadap masyarakat global karena menyimpan sekitar 1.320 juta metrik ton karbon.

    Dalam acara yang diinisiasi Badan Norwegia untuk Kerja Sama Pembangunan (The Norwegian Agency for Development Cooperation/Norad) itu, Dominggus menyatakan Provinsi Papua Barat siap dijadikan percontohan mekanisme pendanaan ini. Ia mengatakan pendanaan harus dikelola secara bertanggung jawab dan transparan untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian hutan di provinsi dan kabupaten.

    Pendanaan ini juga harus bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat adat dalam upaya pelestarian dan perlindungan hutan secara berkelanjutan. Menurut Dominggus, pendekatan transfer fiskal ini bisa menjadi solusi untuk memberikan dukungan nyata bagi daerah-daerah yang memiliki hutan dan berkomitmen untuk menjaganya.

    Dominggus menambahkan upaya pelestarian alam bukan hal baru bagi masyarakat Papua. Kepala Suku Besar Arfak itu mengatakan alam telah melayani mereka secara turun-temurun. Budaya Papua mengajarkan untuk menjaga alam yang telah melayani mereka. Hutan dan alam sebagai sumber kehidupan. “Hutan ini adalah mahkota surga,” ujarnya.

    Baca: Kampung Sira, Kisah Sukses Masyarakat Berbasis Hutan

    Selama turun temurun, kata dia, orang suku Arfak berdiri menjaga agar pembabatan hutan tidak melampaui batas. Ia mendasarkan filosofi masyarakat Suku Arfak itu dalam mengelola sumber daya alam dan mendorong pembangunan masyarakat. “Harus menjaga batas kekayaan alam, tetap boleh dimanfaatkan utuk kesejahteraan manusia, tapi kita harus membangun batasnya. Batas itu tidak boleh dilewati apabila tidak ingin di hukum oleh alam,” kata dia.

    Dominggus menegaskan masyarakat Papua masih belajar untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan laut secara terbatas. Ia tidak ingin anak cucu masyarakat Papua nanti hanya mendengar cerita-cerita tentang burung surga Cenderawasih, Kasuari yang perkasa, hutan dan pohon-pohon besar yang merupakan rumah leluhur.

    Selain itu, ia tidak ingin tanah Papua seperti tanah Kalimantan dan Sumatera yang wilayah hutannya hampir gundul karena dijadikan perkebunan. “Kami tidak ingin keliru dalam mengelola hutan seperti yang terjadi di tempat lain,” ujarnya.

    Baca: Kanada Memiliki Rumah Hutan Boreal Terbesar di Dunia

    Ia berharap perusahaan-perusahaan besar membantu menjaga alam, hutan, dan laut. Dominggus menyatakan selalu terbuka untuk berdiskusi dengan perusahaan besar untuk melihat potensi komoditas yang dapat dikembangkan tanpa harus membabat hutan. “Saya berharap kita semua tidak perlu menunggu hutan di Papua rusak,” kata Dominggus.

    Genap satu tahun dan satu bulan menjabat sebagai Gubernur Papua Barat, Dominggus mengaku berkomitmen merealisasikan visi mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Tidak ada pilihan lain. Saya yakin dengan bantuan kita semua, kita punya kesempatan untuk mewujudkan hal ini,” ucapnya.

    Ia juga berkomitmen menjadikan Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi untuk meningkatkan upaya pencegahan deforestasi dengan meninjau kembali proses perizinan dan memperkuat penataan ruang yang lebih pro lingkungan. Dominggus menambahkan pengelolaan kawasan perlindungan alam baik hutan, laut, dan kawasan penting bagi masyarakat adat.

    Baca: Suku Knasaimos Perjuangkan Hutan Adat, Bendung Laju Kelapa Sawit

    Dominggus juga mendukung pembatasan pengiriman kayu ke luar Papua Barat sekaligus mengkaji serta mempertimbangkan perlindungan total untuk ekosistem mangrove di Papua Barat. Ia juga berniat memperkuat Sumber Daya Manusia di Papua Barat untuk memberantas pembalakan liar atau illegal loging dan penegakan hukum secara luas dalam kasus Sumber Daya Alam dan pencemaran lingkungan.

    Ia yakin dengan semangat kerja bersama, akan bisa mencari jalan keluar terhadap perubahan iklim yang dihadapi masyarakat global. Dominggus mengatakan negara-negara maju dan negara berkembang harus bekerja bersama untuk mengendalikan perubahan iklim. “Kami bersama masyarakat global bekerja sama untuk menyelamatkan hutan di tanah Papua, sebagai salah satu hutan terpenting dunia,” ujarnya.

    Dominggus menginginkan komitmen masyarakat global memberikan apresiasi yang lebih baik terhadap upaya nyata dalam menjaga hutan. Ia berharap negara-negara donor tidak berhenti pada organisasi atau lembaga pendamping atau pemerintah pusat saja, tetapi harus bisa membantu kapasitas aparat pemerintah daerah dan kapasitas masyarakat agar dapat mengelola sumber daya alam secara bijak. “Tentu tidak bagi kami saja, untuk menjaga kepentingan umat manusia secara global,” kata Dominggus.

    Direktur Norway International Climate and Forest initiative (NICFI) Per Fredrik Pharo mengatakan pemberian asistensi teknis lewat pinjaman dan hibah. Model pendanaan yang bisa diterapkan di Papua Barat sudah diterapkan di negara Amerika Latin yang juga memiliki hujan hutan tropis. NICFI menganggarkan US$ 250 juta untuk pendanaan pelestarian hutan di dunia. “Kami memberikan asistensi teknis dan pengelolaan pembiayaan publik, dan membuat pilihan alternatif bagi masyarakat lokal,” ujarnya.

    LINDA TRIANITA (OSLO)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.