Kemenkumham Bakal Hapus Lapas Khusus Koruptor

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami seusai pelantikan di Kementerian Hukum dan HAM, Jumat 4 Mei 2018 . TEMPO/Taufiq Siddiq.

    Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami seusai pelantikan di Kementerian Hukum dan HAM, Jumat 4 Mei 2018 . TEMPO/Taufiq Siddiq.

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham berencana meniadakan lembaga pemasyarakatan khusus narapidana korupsi seperti Lapas Sukamiskin. Rencana itu tengah digodok dalam program revitalisasi lapas yang dicanangkan Dirjen PAS.

    Baca: Pernah Dihuni Soekarno, Lapas Sukamiskin Kini Tempat Napi Korupsi

    "Menurut rencana revitalisasi, tidak ada lagi lapas khusus," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Dirjen PAS, Ade Kusmanto saat dihubungi, Selasa, 24 Juli 2018.

    Sebaliknya, Ade mengatakan dalam rencana revitalisasi lapas yang tengah digodok, Kemenkumham akan membagi lapas menjadi empat kategori. "Nantinya ada empat kategori lapas, yaitu super maximum security, maximum security, medium dan minimum security," kata dia.

    Menurut skema itu, dia mengatakan, tak ada lagi lapas khusus. Setiap narapidana akan ditempatkan di lapas sesuai penilaian terhadap seberapa besar kemungkinan si napi mengulangi tindak pidananya. "Semakin dia punya kecenderungan membahayakan atau mengulangi perbuatannya maka akan ditempatkan di lapas yang makin ketat," kata dia.

    Ade mengatakan penempatan lapas terhadap narapidana akan berlaku berjenjang. Artinya bila si narapadina dinilai telah mengalami perbaikan perilaku maka dia akan dipindahkan ke lapas yang penjagaannya lebih longgar. "Penilaian akan dilakukan petugas setiap hari, indikatornya sedang disusun," kata dia.

    Ade mengklaim sistem itu berbeda dengan sistem pemasyarakatan yang diterapkan sebelumnya. Selama ini, kata dia, penilaian terhadap narapidana dititikberatkan pada jangka waktu si terpidana menjalani hukuman. Namun, dengan revitalisasi penilaian akan berfokus pada perubahan perilaku narapadina. "Seorang narapidana ditempatkan di salah satu lapas tersebut, sesuai dengan perubahan perilaku mereka," kata Ade.

    Ade mengatakan konsep itu dibuat untuk memotivasi narapidana menjadi lebih baik. Dia berkeyakinan revitalisasi itu akan mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang di lapas maupun rumah tahanan.

    Baca: Saung-saung Mewah di Lapas Sukamiskin Dibongkar Petugas

    Rencana revitalisasi lapas kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan suap kepada Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husein. KPK menyangka kepala lapas khusus koruptor itu menerima suap dari narapidana, Fahmi Darmawansyah untuk fasilitas sel mewah dan izin keluar lapas.

    Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami mengatakan kasus itu menjadi momentum bagi mereka untuk melakukan revitalisasi lapas secara menyeluruh. Dia mengatakan Dirjen PAS sebenarnya telah menyiapkan rencana revitalisasi jauh hari sebelum operasi tangkap tangan KPK.

    Sri mengatakan siap mundur bila gagal melakukan revitalisasi. "Kita lihat nanti revitalisasi. Kalau tidak berhasil, saya mundur," kata Sri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.