Dirjen Pemasyarakatan Janji Mundur Jika Gagal Revitalisasi Lapas

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terpidana kasus korupsi Setya Novanto terlihat berbincang dengan M Nazaruddin dan Patrialis Akbar saat menunggu pelaksanaan salat Idul Fitri di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas 1 Sukamiskin, Bandung, Jumat, 15 Juni 2018. Narapidana ikut melaksanakan salat Idul Fitri 1439 H di halaman LP Sukamiskin, tak terkecuali narapidana kasus korupsi. ANTARA

    Terpidana kasus korupsi Setya Novanto terlihat berbincang dengan M Nazaruddin dan Patrialis Akbar saat menunggu pelaksanaan salat Idul Fitri di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas 1 Sukamiskin, Bandung, Jumat, 15 Juni 2018. Narapidana ikut melaksanakan salat Idul Fitri 1439 H di halaman LP Sukamiskin, tak terkecuali narapidana kasus korupsi. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami mengatakan siap mundur dari jabatannya jika gagal menjalankan revitalisasi lembaga permasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan. "Kita lihat nanti revitalisasi. Kalau tidak berhasil, saya mundur," kata Sri Puguh di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Sabtu malam, 21 Juli 2018.

    Sri Puguh mengatakan direktorat menyiapkan konsep revitalisasi ini sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap kasus suap pemberian fasilitas, izin keluar-masuk lapas, dan pemberian lainnya di Lapas Sukamiskin, Bandung.

    Baca: Taman Bung Karno, Tempat Pesta Penghuni Lapas ...

    KPK menetapkan empat tersangka, yaitu Wahid dan staf Wahid di Lapas Sukamiskin, Hendry Saputra sebagai penerima suap. Sedangkan tersangka pemberi suap adalah koruptor Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat, narapidana perkara pidana umum, pendamping Fahmi. Sehai-hari, Andri menjadi pembantu Fahmi

    Fasiltas mewah itu terungkap saat petugas KPK menggeledah kamar Fahmi. Dalam rekaman penyidik KPK terlihat kamar Fahmi dilengkapi dengan pendingin udara, televisi, lemari pendingin, rak, kamar mandi yang dilengkapi pancuran air, dan wastafel.

    Baca: Napi Koruptor Sogok Petugas Lapas Sukamiskin Agar ...

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan dalam perkara ini KPK menyangka Fahmi memberikan uang dan satu unit mobil kepada Wahid sebagai imbalan untuk mendapatkan fasilitas kamar mewah dan izin keluar untuk Fahmi sebagai penghuni lapas.

    Sri Puguh mengatakan program revitalisasi lapas dan rutan akan berjalan mulai Agustus mendatang. Menurut dia, Kementerian telah menetapkan 99 dari 528 lapas dan rutan di seluruh Indonesia yang akan menjadi percontohan.

    Simak: Izin Berobat, Napi Koruptor Lapas Sukamiskin Pelesiran

    Operasi tangkap tangan oleh KPK, kata Sri Puguh, menjadi momentum bagi Kementeriannya untuk membenahi lapas secara menyeluruh. Dia mengatakan bahwa Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bakal mengambil tindakan tegas mengevaluasi seluruh jajaran Kementerian.

    Sri Puguh tak menampik direktorat yang dia pimpin juga bakal menjadi sasaran evaluasi itu. "Bukan tidak mungkin bahwa juga akan dievaluasi terhadap kami, jajaran Direktorat Jenderal PAS."

    Simak: Tarif Kamar Napi Korupsi di Lapas Sukamiskin Rp 500 Juta

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | TAUFFIQ SIDDIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.