Jumat, 17 Agustus 2018

Sudirman Said Sindir Jokowi Soal Menteri yang Jadi Caleg

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bakal Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said saat melakukan Konpers terkait keputusanya memilih Cawagub untuk maju di Pilkada Jateng 2018 di Hotel Ambhara, Jakarta, 2 Januari 2018. Tempo/ Ilham Fikri

    Bakal Calon Gubernur Jawa Tengah Sudirman Said saat melakukan Konpers terkait keputusanya memilih Cawagub untuk maju di Pilkada Jateng 2018 di Hotel Ambhara, Jakarta, 2 Januari 2018. Tempo/ Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerindra Sudirman Said, menyinggung salah satu kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang belakangan mulai berubah.

    Baca juga: Jokowi Larang Pramono dan Tjahjo Kumolo Jadi Caleg

    "Dulu Pak Jokowi sudah memberi arahan yang baik di depan. Begitu seorang aktivis parpol diangkat sebagai menteri dia harus keluar dari parpol. Cuma kan belakangan berubah lagi," kata Sudirman di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 21 Juli 2018.

    Menurut mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu, jika kebijakan tersebut masih berlaku saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir kinerja pemerintah terganggu karena adanya menteri yang maju sebagai calon anggota legislatif.

    Kendati begitu, Sudirman Said menilai adanya menteri yang nyaleg merupakan hal yang normal dan wajar. Sebab, sebagian menteri di pemerintahan Jokowi merupakan politikus.

    Baca juga: Semua Menteri Kabinet Kerja dari PKB Mendaftar sebagai Caleg

    Apalagi, kata dia, menteri yang berasal dari parpol sudah pasti diutamakan untuk maju dalam pemilihan legislatif karena memiliki pendukung dan sudah dikenal publik. Sehingga, hal itu juga akan berdampak pada eksistensi partai.

    Agar kinerja pemerintah tak terganggu, caleg dari dapil Jawa Tengah ini pun menyarankan pada menteri yang nyaleg untuk mengatur waktu dengan baik. "Diatur baik-baik lah. Kan, memang waktu-waktu yang kritikal bagaimana menjaga keseluruhan, tapi bagaimana menjaga dia punya kewajiban sebagai parpol," katanya.

    Di awal masa kepemimpinannya, Jokowi ingin tidak ada menteri yang rangkap jabatan di Kabinet Kerja. Namun, kebijakan itu berubah seiring dengan terpilihnya Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    Baca juga: PAN Daftarkan Menteri Asman Abnur Jadi Caleg

    Jokowi mengizinkan Airlangga merangkap jabatan karena masa pemerintahan sudah tinggal satu tahun. Selain karena waktu, Jokowi menilai kinerja Airlangga selama ini cukup baik selama menjadi menteri karena memahami makroekonomi yang bagus terkait hilirisasi industri. Jokowi tidak ingin kondisi tersebut berubah dengan kehadiran menteri baru.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Jurus Rusia Membalas Sanksi AS Terkait Sergei Skripal

    Berikut 5 hal yang mungkin Rusia sebagai retaliasi atas sanksi dari AS terkait kasus serangan racun novichok kepada Sergei Skripal dan putrinya.