TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menilai penggeledahan rumah Direktur Utama PT PLN Sofyan Baasir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlalu dibuka.
"Sayangnya terlalu dibuka (kepada) wartawan, padahal mestinya itu tertutup saja," kata dia di rumah dinasnya, Jakarta, Ahad, 15 Juli 2018.
Baca: Ingin Usung Jokowi - JK, Perindo Ajukan Uji Materi UU Pemilu
Jusuf Kalla menyadari penggeledahan ini sepenuhnya wewenang KPK. Namun penggeledahan tersebut dapat menyebabkan orang yang melihat membuat penilaian tertentu. Padahal, menurut dia, kebijakan di PLN sangat ketat.
"Saya yakin juga Sofyan itu mempunyai pengalaman selama ini cukup baik, sangat baik. Malah sangat ketat dalam hal pemilihan kontraktor," ujarnya.
KPK menggeledah rumah Sofyan Basir yang terletak di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Juru bicara KPK Febridiansyah mengatakan penggeledahan ini terkait dengan kasus suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap I di Provinsi Riau, yang menyeret Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Maulani Saragih atau Eni Saragih.
KPK menyangka Eni menerima Rp 500 juta dari Johannes Budisutrisno Kotjo, bos Apac Group, yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Uang tersebut diduga untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama pembangunan PLTU Riau I.
Baca: Nobar Final Piala Dunia 2018, Siapa Tim yang Didukung JK?
KPK menduga uang Rp 500 juta adalah bagian dari komitmen fee sebanyak 2,5 persen dari total nilai proyek. Total uang yang diduga diberikan kepada Eni berjumlah Rp 4,8 miliar.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap 13 orang pada Jumat, 13 Juli 2018, di beberapa tempat di Jakarta. Eni Saragih ditangkap di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham. Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita Rp 500 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan tanda terima uang tersebut.
