Terlibat Dugaan Suap, Golkar Kenakan Sanksi Etik Eni Saragih

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih bersiap meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan pada Sabtu malam, 14 Juli 2018. Dari hasil OTT tersebut, KPK menangkap 12 orang dan menyita Rp 500 juta. Uang itu diduga terkait dengan tugas Komisi VII. TEMPO/Fakhri Hermansyah.

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Etik Golkar merekomendasikan agar Eni Maulani Saragih atau Eni Saragih dibebastugaskan dari jabatannya yang terkait dengan partai. Ketua Majelis Etik Partai Golkar, Mohammad Hatta mengatakan, rekomendasi itu telah disampaikan kepada Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar pad Sabtu (14/7).

"Kami sudah sampaikan rekomendasi kemarin, kalau tidak salah ketua umum sudah setuju," kata Hatta kepada Tempo, Ahad, 15 Juli 2018.

Baca: Cari Bukti Dugaan Suap Eni Saragih, KPK Geledah Rumah Dirut PLN

Eni Saragih merupakan kader Golkar yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat. Dia juga menjabat sebagai Kepala Bidang Energi dan Energi Terbarukan DPP Partai Golkar.

Eni ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1. KPK menangkap Eni dalam serangkaian operasi tangkap tangan pada Jumat, 13 Juli 2018. Ia telah berstatus sebagai tersangka.

Baca: KPK Duga Eni Saragih Bukan Penerima Tunggal Suap Proyek PLTU Riau

Eni Saragih diduga menerima uang Rp 4,8 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo. Duit tersebut diduga diterima secara bertahap sejak Desember 2017 hingga Juli ini. Saat penangkapan Jumat lalu, KPK juga menyita uang sebesar Rp 500 juta.

Johannes Kotjo merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, salah satu perusahaan konsorsium yang akan mengerjakan proyek PLTU Riau-1 itu. Pemberian uang disinyalir untuk mempermudah penandatanganan kontrak kerja sama yang akan berlangsung, setelah Blackgold menerima letter of intent (LOI) pada Januari lalu.

Baca juga: Eni Saragih Pegiat Banyak Organisasi Sayap Partai Golkar

Menurut Hatta, Golkar tak berkompromi terhadap kader partai yang terjerat kasus korupsi. Kata dia, partai telah berkomitmen menjalankan tagline "Golkar Bersih" yang dicanangkan setelah lengsernya Setya Novanto dari jabatan ketua umum dan digantikan Airlangga Hartarto.

Hatta mengatakan Majelis Etik juga tengah mendalami kemungkinan adanya kader lain Partai Golkar yang terlibat dalam perkara tersebut. Termasuk, ujar dia, kemungkinan keterlibatan suami Eni Saragih yang merupakan Bupati Temanggung terpilih, Muhammad Al Khadziq. Saat ini, Khadziq juga telah diamankan KPK untuk kepentingan pemeriksaan.

Simak juga: Begini Kronologi OTT Eni Saragih di Rumah Idrus Marham

"Kami sedang mendalami siapa saja lagi ini yang terlibat, misalnya suami yang bersangkutan. Sanksi kami tidak akan pandang bulu," kata Hatta.

Hatta menambahkan, pemberian sanksi etik dari Golkar tak perlu menunggu adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap (inkracht). Kader yang terjerat korupsi seperti Eni Saragih dapat langsung direkomendasikan untuk dicopot dari jabatannya.






KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

1 jam lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

2 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

4 jam lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

4 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

19 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Ridwan Kamil Mengaku Bangun Komunikasi Politik dengan Berbagai Tokoh

1 hari lalu

Ridwan Kamil Mengaku Bangun Komunikasi Politik dengan Berbagai Tokoh

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan telah berkomunikasi dengan berbagai tokoh politik terkait langkah politiknya di masa mendatang.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.