Minggu, 22 September 2019

Ulang Tahun, Moeldoko Didukung Jadi Cawapres Jokowi 2019

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meniup lilin dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-61 di Taman Suropati, Jakarta, Ahad, 8 Juli 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meniup lilin dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-61 di Taman Suropati, Jakarta, Ahad, 8 Juli 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mendapat dukungan untuk maju sebagai calon wakil presiden 2019 mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sejumlah relawan mendeklarasikan dukungan itu di tengah perayaan ulang tahun Moeldoko ke-61 di Taman Suropati.

    "Izinkan kami mendoakan semoga Bapak Moeldoko bisa menjadi calon wakil presiden 2019 mendampingi Pak Jokowi," kata Dhini Mudiyani, koordinator relawan Jodoh (Jokowi-Moeldoko) di Jakarta, Ahad, 8 Juli 2018.

    Baca: Moeldoko Menyatakan Ingin Mundur dari Hanura

    Selain Dhini, dukungan agar mantan Panglima TNI itu maju sebagai calon wakil presiden datang dari komunitas Teman Moeldoko. Komunitas ini memberikan foto Moeldoko ala Wedha's Pop Art Portrait (WPAP) yang berseragam TNI. Dalam foto tersebut termuat tulisan #Moeldoko4Jkw2p.

    "Ini kami melihat aura positif untuk bapak, keluarga, dan bangsa," ucap salah satu anggota Teman Moeldoko.

    Mendengar doa-doa tersebut, Moeldoko hanya tersenyum kecil. Ia meminta agar tidak ada spekulasi apa pun terkait dengan masa depannya.

    Baca juga: PKPU Larang Eks Koruptor Nyaleg, Moeldoko: Itu Kiblat Bagi Semua

    "Jangan spekulasi yang aneh-aneh. Saya tidak pernah berspekulasi, hidup saya ini hanya yang ada di depan mata itu yang saya kerjakan," kata mantan Panglima Kodam Siliwangi ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.