TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah menghormati Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengeluarkan peraturan KPU atau PKPU yang melarang mantan narapidana korupsi mendaftar calon anggota legislatif (caleg).
"Jadi kalau KPU sudah menentukan seperti itu, itu menjadi kiblat bagi semuanya karena pemerintah tidak bisa mendikte, mengintervensi dan seterusnya," kata Moeldoko saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung Bina Graha, Jalan Veteran III, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018.
Baca: Anggota Komisi II Sebut Ada Usul Hak Angket untuk PKPU Pencalegan
KPU resmi melarang mantan narapidana korupsi mengikuti pemilihan caleg 2019. Larangan itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
PKPU itu telah ditetapkan dan diunggah di laman resmi KPU pada Sabtu, 30 Juni 2018. Larangan eks napi korupsi menjadi caleg itu tertuang di pasal 7 ayat (1) poin h yang berbunyi, "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi." Sebelum akhirnya diresmikan, larangan eks napi korupsi menjadi calon legislator ini menuai polemik panjang. KemenkumHAM diketahui belum mengundangkan PKPU tersebut.
Moeldoko menuturkan KPU adalah lembaga yang independen. Sebab pelarangan eks koruptor jadi caleg adalah kebijakan yang mandiri. "Jadi intervensi pemerintah perlu dihindari," ujarnya.
Baca: DPR Cari Solusi Soal Polemik Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg
Namun Moeldoko tidak menjawab panjang kala disinggung soal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tak kunjung mengundangkan PKPU tersebut. Ia mempersilakan untuk bertanya langsung kepada Menkum HAM Yasonna Laoly. "Itu, ya enggak bisa menjawab karena itu sangat teknis," kata dia.
Sikap mantan Panglima TNI ini sama saat ditanya soal usulan Presiden Jokowi yang memilih agar caleg eks koruptor diberi tanda tanpa perlu melarangnya untuk mendaftar. Ia kembali meminta bertanya langsung kepada Yasonna. "Waktu itu presiden sudah memberikan tanda seperti itu. Jadi teman-teman tanya ke Kemenkumham," kata dia.
Namun Moedoko mengimbau agar KemenkumHAM dan KPU segera menyelesaikan hal ini. Jika berlarut-larut, kata dia, maka membuat nasib para eks koruptor yang hendak mendaftar menajdi tak tentu
Baca: Tarik - Ulur Larangan KPU Soal Eks Napi Korupsi Jadi Caleg
