PKPU Larang Eks Koruptor Nyaleg, Moeldoko: Itu Kiblat Bagi Semua

Moeldoko. REUTERS/Beawiharta

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah menghormati Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengeluarkan peraturan KPU atau PKPU yang melarang mantan narapidana korupsi mendaftar calon anggota legislatif (caleg).

"Jadi kalau KPU sudah menentukan seperti itu, itu menjadi kiblat bagi semuanya karena pemerintah tidak bisa mendikte, mengintervensi dan seterusnya," kata Moeldoko saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung Bina Graha, Jalan Veteran III, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018.

Baca: Anggota Komisi II Sebut Ada Usul Hak Angket untuk PKPU Pencalegan

KPU resmi melarang mantan narapidana korupsi mengikuti pemilihan caleg 2019. Larangan itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

PKPU itu telah ditetapkan dan diunggah di laman resmi KPU pada Sabtu, 30 Juni 2018. Larangan eks napi korupsi menjadi caleg itu tertuang di pasal 7 ayat (1) poin h yang berbunyi, "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi." Sebelum akhirnya diresmikan, larangan eks napi korupsi menjadi calon legislator ini menuai polemik panjang. KemenkumHAM diketahui belum mengundangkan PKPU tersebut.

Moeldoko menuturkan KPU adalah lembaga yang independen. Sebab pelarangan eks koruptor jadi caleg adalah kebijakan yang mandiri. "Jadi intervensi pemerintah perlu dihindari," ujarnya.

Baca: DPR Cari Solusi Soal Polemik Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg

Namun Moeldoko tidak menjawab panjang kala disinggung soal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tak kunjung mengundangkan PKPU tersebut. Ia mempersilakan untuk bertanya langsung kepada Menkum HAM Yasonna Laoly. "Itu, ya enggak bisa menjawab karena itu sangat teknis," kata dia.

Sikap mantan Panglima TNI ini sama saat ditanya soal usulan Presiden Jokowi yang memilih agar caleg eks koruptor diberi tanda tanpa perlu melarangnya untuk mendaftar. Ia kembali meminta bertanya langsung kepada Yasonna. "Waktu itu presiden sudah memberikan tanda seperti itu. Jadi teman-teman tanya ke Kemenkumham," kata dia.

Namun Moedoko mengimbau agar KemenkumHAM dan KPU segera menyelesaikan hal ini. Jika berlarut-larut, kata dia, maka membuat nasib para eks koruptor yang hendak mendaftar menajdi tak tentu

Baca: Tarik - Ulur Larangan KPU Soal Eks Napi Korupsi Jadi Caleg






Garuda Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15 ke Pengadilan Amerika

21 jam lalu

Garuda Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15 ke Pengadilan Amerika

Chapter 15 merupakan mekanisme atas pengakuan (recognition) putusan homologasi dalam tahapan PKPU yang dilalui Garuda di negara lain.


DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

1 hari lalu

DPR Setujui PMN untuk Garuda Rp 7,5 Triliun Setelah Ada Putusan Kasasi

DPR RI juga mendukung restrukturisasi dan privatisasi Garuda Indonesia pada 2022 dan menyetujui kepemilikan saham pemerintah menjadi 55 persen.


Kemenkop UKM Minta Masyarakat Kawal Putusan PKPU di Kasus Suap Homologasi KSP

3 hari lalu

Kemenkop UKM Minta Masyarakat Kawal Putusan PKPU di Kasus Suap Homologasi KSP

Kemenkop UKM mengimbau seluruh pihak ikut mengawal implementasi putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perkara permohonan pembatalan homologasi KSP (Koperasi Simpan Pinjam)


Garuda Right Issue November, Dirut: Tidak untuk Bayar Utang

4 hari lalu

Garuda Right Issue November, Dirut: Tidak untuk Bayar Utang

Penambahan modal untuk PT Garuda Indonesia masih berlangsung. Pemerintah memberikan dana sebesar Rp 7,5 triliun.


PKPU, Cara Enak Debitur Mengatasi Keruwetan Utang

6 hari lalu

PKPU, Cara Enak Debitur Mengatasi Keruwetan Utang

Yang diatur PKPU merupakan salah satu cara yang ditempuh, oleh kreditur atau debitur, untuk mencapai penyelesaian utang-piutang.


Moeldoko Tanggapi Tudingan AHY: Kenapa Harus Membandingkan

8 hari lalu

Moeldoko Tanggapi Tudingan AHY: Kenapa Harus Membandingkan

Kepala Staf Presiden Moeldoko siap mengeluarkan data untuk menangkis tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.


Antisipasi Kasus Bjorka Terulang, KSP Ingin Kembangkan Cloud Lokal

8 hari lalu

Antisipasi Kasus Bjorka Terulang, KSP Ingin Kembangkan Cloud Lokal

Moeldoko menilai kejadian pembocoran data yang dilakukan peretas dengan identitas Bjorka menjadi sinyal untuk pemerintah berbenah diri.


Moeldoko soal Dudung vs Effendi: Memang Supremasi Sipil Tak Hargai Institusi Lain?

8 hari lalu

Moeldoko soal Dudung vs Effendi: Memang Supremasi Sipil Tak Hargai Institusi Lain?

Moeldoko pun menilai perintah Dudung dalam rekaman yang tersebar hanya reaksi spontan atas pernyataan Effendi Simbolon.


Pemerintah Minta PT INTI Kembangkan Layanan Cloud dan Blockchain

11 hari lalu

Pemerintah Minta PT INTI Kembangkan Layanan Cloud dan Blockchain

PT INTI telah memiliki sistem cloud dan blockchain lokal dengan sistem kemanan siber yang dikembangkan bersama dengan BSSN.


Mobil Dinas Pakai Kendaraan Listrik, Moeldoko: Bisa Hemat Devisa Rp 2.000 T Lebih

11 hari lalu

Mobil Dinas Pakai Kendaraan Listrik, Moeldoko: Bisa Hemat Devisa Rp 2.000 T Lebih

Presiden Joko Widodo mengeluarkan regulasi yang mengatur penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.