MA: Tak Ada Biaya Surat Keterangan Pengadilan untuk Bacaleg

Petugas KPU melakukan pemeriksaan setiap dokumen dari berbagai partai dan ditemani salah satu perwakilan anggota partai di dalam ruang pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin (22/4). Banyaknya daftar caleg dari setiap partai membuat petugas KPU berhati-hati dan teliti untuk memeriksa setiap calon caleg menuju DPR RI Tahun 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Abdullah mengatakan para bakal calon anggota legislatif (bacaleg) tak akan dipungut biaya dalam pembuatan surat keterangan yang disyaratkan untuk menduduki jabatan publik.

Abdullah mengatakan MA telah mengeluarkan surat edaran yang melarang Pengadilan Umum dan Pengadilan Militer memungut biaya terkait pembuatan surat keterangan itu. "MA menegaskan pembuatan surat keterangan bagi siapapun termasuk caleg atau sebagai persyaratan untuk menduduki jabatan publik apa saja kepada pengadilan ini tidak dipungut biaya," kata Abdullah di gedung MA, Jakarta pada Jumat, 6 Juli 2018.

Baca: Caleg Harus Punya Surat Keterangan Waras dari RSJ, Ini Syaratnya

Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2016 terhadap Semua Jenis Surat Keterangan. SEMA Nomor 2 Tahun 2018 itu telah ditandatangani oleh Ketua MA Hatta Ali pada Rabu, 4 Juli 2018.

Adapun masa pendaftaran bakal caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu 2019 telah dibuka sejak 4 Juli 2018. Penutupan pendaftaran dilakukan dua pekan lagi, yaitu pada 17 Juli 2018. 

Menurut Abdullah, pembuatan surat keterangan ini dikecualikan dari pemungutan biaya lantaran tidak akan dimasukkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). "Peradilan Umum dan Peradilan Militer yang telah telanjur memungut biaya kepada para pemohon dengan alasan apapun diminta untuk mengembalikannya," ujarnya.

Baca: MA Persilakan Jika Ada yang Uji Materi PKPU Caleg Mantan Koruptor

Abdullah menyampaikan keterangan ini sekaligus merespons banyaknya permohonan pembuatan surat keterangan dari para calon kepala daerah dan caleg ke pengadilan. Keterangan ini juga untuk menjawab pertanyaan dari Peradilan Umum dan Peradilan Militer terkait pedoman pelaksanaan pembuatan surat keterangan.

"Diharapkan dengan lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2018 ini dapat memberikan kejelasan kepada Peradilan Umum dan Peradilan Militer untuk segera dilaksanakan sebagaimana mestinya," kata Abdullah.

Baca: KPU: Menteri yang Maju sebagai Caleg Sebaiknya Mengundurkan Diri






Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

2 hari lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

2 hari lalu

Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

Terpidana kasus mafia tanah di Medan, Handoko Lie menyerahkan diri ke Kejagung setelah buron 6 tahun. kasus apa yang menjerat koruptor Rp 187 M ini?


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

2 hari lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

2 hari lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


Buntut Kasus Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Akan Rotasi Staf dan Panitera Pengganti

2 hari lalu

Buntut Kasus Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Akan Rotasi Staf dan Panitera Pengganti

Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati membuat Mahkamah Agung berbenah. Mereka akan merotasi panitera yang bermasalah.


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

2 hari lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka


3 Putri Hary Tanoesoedibjo Bermain di Gelanggang Politik

2 hari lalu

3 Putri Hary Tanoesoedibjo Bermain di Gelanggang Politik

Tiga putri Hary Tanoesoedibjo sempat ikut pemilihan legislatif. Ketiganya terjun ke gelanggang politik, Angela Tanoesoedibjo, Valencia dan Jessica.


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

2 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

3 hari lalu

KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

KPK memberikan ruang seluas-luasnya bagi Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung non-aktif Sudrajad Dimyati


Sudrajad Dimyati Ditahan KPK, Bagaimana Proses Pengangkatan Hakim Agung?

3 hari lalu

Sudrajad Dimyati Ditahan KPK, Bagaimana Proses Pengangkatan Hakim Agung?

Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara. Bagaimana proses pengangkatan hakim agung?