MA Persilakan Jika Ada yang Uji Materi PKPU Caleg Mantan Koruptor

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah, memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, di Mahkamah Agung, Jakarta, 8 September 2017. Tempo/Arkhelaus W

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung tak akan menerapkan perlakuan khusus dalam memproses permohonan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang mungkin diajukan. PKPU itu berpotensi digugat lantaran memuat larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg).

"Tidak ada. Kalau memang sudah diajukan, tanpa disuruh cepat pasti sudah cepat," kata Ketua Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA, Abdullah di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat, 6 Juli 2018.

Baca: Undangkan PKPU Caleg, Kemenkumham: Kami Membuka Ruang Uji Materi

Komisi Pemilihan Umum menetapkan dan memberlakukan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. PKPU itu juga sudah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 3 Juli lalu, setelah melalui serentetan perdebatan.

Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana mengatakan pengundangan itu dilakukan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya membuka ruang uji materi ke MA. Menurut dia, keputusan itu diambil untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum.

Ketua KPU Arief Budiman pun menyampaikan harapannya agar MA memproses dengan cepat jika ada pengajuan gugatan uji materi. Abdullah mengatakan proses uji materi akan berlangsung cepat jika memang berkas pengajuan sudah lengkap.

Baca: PKPU Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg Akhirnya Disahkan

Abdullah mengatakan pemohon akan diberikan waktu 14 hari kerja untuk melengkapi berkas permohonan uji materi. Permohonan uji materi itu akan diberitahukan kepada termohon agar dijawab dalam tenggat waktu 14 hari pula. Setelah semua berkas lengkap, barulah MA akan menunjuk majelis hakim perkara. "Majelis pun cuma dikasih waktu 14 hari. Nanti sebelum 14 hari sudah putus," kata dia.

Abdullah pun mempersilakan siapa saja yang merasa dirugikan untuk mengajukan permohonan uji materi. Proses uji materi oleh majelis hakim, kata dia, hanya memeriksa normanya saja. "Yang diuji normanya, bukan kepentingannya. Bukan alasan dan dalil-dalilnya yang diuji, tapi aturannya ini bertentangan dengan UU tidak," kata dia.

Hingga saat ini, Abdullah mengatakan belum ada yang mengajukan uji materi PKPU yang memuat larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg itu. "Sampai hari ini secara formal belum ada. Nanti akan saya beritahukan," kata dia.

Baca: ICW Sebut 2 Alasan Jika Partai Calonkan Eks Koruptor Jadi Caleg






Wamen BUMN Jelaskan Cerita Garuda Indonesia Cetak Laba Rp 57 T

17 jam lalu

Wamen BUMN Jelaskan Cerita Garuda Indonesia Cetak Laba Rp 57 T

Wamen BUMN membahas keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menjadi untung.


Hukum Pidana dalam Perkara PKPU dan Kepailitan

1 hari lalu

Hukum Pidana dalam Perkara PKPU dan Kepailitan

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan seseorang atau badan hukum yang terkena kasus PKPU atau pailit dan bersamaan telah dalam proses penyidikan.


Garuda Indonesia Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15: Bagaimana Soal Utang Piutang?

1 hari lalu

Garuda Indonesia Ajukan Prosedur Pailit Chapter 15: Bagaimana Soal Utang Piutang?

Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pengajuan permohonan chapter 15 itu tindak lanjut atas penundaan kewajiban pembayaran utang


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

2 hari lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

2 hari lalu

Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

Terpidana kasus mafia tanah di Medan, Handoko Lie menyerahkan diri ke Kejagung setelah buron 6 tahun. kasus apa yang menjerat koruptor Rp 187 M ini?


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

2 hari lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

2 hari lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


Buntut Kasus Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Akan Rotasi Staf dan Panitera Pengganti

2 hari lalu

Buntut Kasus Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Akan Rotasi Staf dan Panitera Pengganti

Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati membuat Mahkamah Agung berbenah. Mereka akan merotasi panitera yang bermasalah.


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

2 hari lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

2 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati