PPP: Cawapres Jokowi di Pilpres 2019 Sering Beredar di Masyarakat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) didampingi Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy (kiri) dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Monoarfa menghadiri penutupan Workshop Nasional Anggota DPRD PPP 2018 di Jakarta, 15 Mei 2018.  ANTARA/Wahyu Putro A

    Presiden Jokowi (tengah) didampingi Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy (kiri) dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Monoarfa menghadiri penutupan Workshop Nasional Anggota DPRD PPP 2018 di Jakarta, 15 Mei 2018. ANTARA/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy atau Romy mengatakan sepuluh nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan mendampingi Joko Widodo atau Jokowi dalam pemilihan presiden atau pilpres 2019 bukan sosok yang asing di masyarakat. "Tidak mungkin cawapresnya orang yang belum pernah memiliki hubungan kerja dengan Jokowi secara formal maupun informal," katanya di kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018.

    Meski enggan menyebut nama, Romy memberikan petunjuk sepuluh nama yang berpotensi mendampingi Jokowi dalam pilpres 2019. Ia mengatakan sepuluh nama itu tidak jauh berbeda dengan yang sudah beredar di telinga masyarakat. Ketika ditanya apakah namanya ada di dalam daftar 10 nama cawapres, Romy enggan menjawab.

    Baca: Soal JK-AHY, Demokrat: Agar Pilpres 2014 Tidak Terulang

    Menurut Romy, ada berbagai aspek yang membuat nama-nama itu dipertimbangkan sebagai pendamping Jokowi. Misalnya, dia menyebutkan aspek kecocokan dengan Jokowi. Kemudian aspek penerimaan dari semua pimpinan partai politik.

    Syarat berikutnya ialah memiliki kapasitas yang memadai. Jika presiden sedang berada di luar negeri, misalnya, wakilnya bisa berperan seperti presiden. Selanjutnya adalah aspek keterpilihan. "Ini adalah proses elektoral sehingga faktor elektabilitas juga menjadi hal yang penting," ujar Romy. Syarat terakhir, kata Romy, mencerminkan keberagaman di Indonesia.

    Rencananya, sepuluh nama itu akan dibahas Jokowi dalam pertemuan dengan pimpinan partai koalisi sebelum 15 Juli 2018. Pembahasan mengenai pendamping Jokowi dalam pemilu 2019 sudah harus dibahas secepatnya. Sebab, waktu pendaftaran pemilihan presiden akan dimulai pada 4 Agustus 2018.

    Simak juga: Ketua Umum PPP Sebut Duet JK-AHY Tidak Punya Prospek

    Romy menuturkan, berdasarkan pengalaman dalam pilpres 2014, pembahasan cawapres bukan perkara mudah. Karena itu, Jokowi akan mulai membahas calon pendampingnya dalam pilpres 2019 sebelum 15 Juli. "Sebab, tidak bisa selesai 1-2 malam. Ini akan berjalan selama beberapa pertemuan," ucap Romy. "Sehingga, kalau pertemuan dilakukan terlalu mepet, maka ada hal-hal secara teknis sulit terkejar."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.