JK - AHY Coming Soon, Politikus Demokrat: Itu Keinginan Kader

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Poster JK-AHY Coming Soon beredar di dunia maya. Demokrat mewacanakan pasangan Jusuf Kalla dan AHY untuk Pilpres 2019. Foto: Twitter Imelda Sari

    Poster JK-AHY Coming Soon beredar di dunia maya. Demokrat mewacanakan pasangan Jusuf Kalla dan AHY untuk Pilpres 2019. Foto: Twitter Imelda Sari

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, kader partainya kian menginginkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berpasangan di pemilihan presiden 2019.

    Jansen mengatakan keinginan itu tercermin dari hasil polling internal yang dilakukan DPP Demokrat beberapa hari lalu. Kata dia, hampir 90 persen kader partai menginginkan pembentukan poros baru untuk pilpres 2019. "Dan secara spesifik tersebut nama Pak Jusuf Kalla yang diusung jadi calon presidennya," kata Jansen kepada Tempo, Senin, 2 Juli 2018.

    Baca: JK - AHY Coming Soon, Jusuf Kalla: Kayak Film Aja

    Hal ini disampaikan Jansen sekaligus menanggapi beredarnya foto JK-AHY di media sosial. Foto tersebut, salah satunya, diunggah oleh juru bicara Partai Demokrat Imelda Sari di akun Facebook-nya pada hari ini. Imelda juga menuliskan keterangan foto yang berbunyi "JK-AHY will coming soon".

    Jansen mengatakan foto yang diunggah Imelda itu merupakan respons terhadap suara kader yang menguat belakangan. Para kader, kata dia, semakin keras menyerukan agar Partai Demokrat mengusung JK dan AHY sebagai kandidat capres dan cawapres 2019.

    Jansen menilai JK-AHY merupakan perpaduan pas mendinginkan situasi politik saat ini. Kata dia, publik memerlukan opsi selain duel ulang Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

    Baca: Soal Wacana JK - AHY, Airlangga Hartarto Akan Bertemu Jusuf Kalla

    Jansen juga tak khawatir ihwal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Dia optimistis Demokrat akan dapat memenuhi 20 persen suara di Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi salah satu syarat pencalonan itu. Demokrat memang perlu berkoalisi dengan partai lain sebab hanya memiliki 10,9 persen suara di DPR dari hasil pemilu sebelumnya.

    "Kami yakin poros ini akan cukup suara. Secara kandidat, publik paham ini kandidat yang sangat berpengalaman," kata dia.

    Wacana mengusung JK-AHY menguat setelah pertemuan JK dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin malam, 25 Juni lalu. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan pertemuan itu sekaligus membuka peluang koalisi partainya dan Golkar, partai tempat JK bergabung.

    Baca: Tak Bisa Jadi Wapres Lagi, JK Diyakini Tetap Akan Dukung Jokowi

    JK yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Golkar kini menjabat sebagai anggota Dewan Kehormatan Golkar. Ketua Umum Golkar saat ini adalah Airlangga Hartarto.

    JK tertawa menanggapi beredarnya foto dirinya dan AHY. JK menyebut teks yang menyertai foto (caption) itu ibarat pengumuman jadwal tayangnya sebuah film.

    JK pun mengatakan, tak tertutup kemungkinan duet dirinya dan AHY bakal tayang seperti halnya sebuah film. "Ya tergantung, tapi 'tayangnya' kapan ya kami tidak tahu. Apakah bulan depan, tahun depan, nah ini butuh tanggal 4 Agustus (waktu pendaftaran pilpres dibuka)," kata JK kepada Tempo di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018.

    Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan akan menemui JK untuk membahas wacana pencalonan itu. Sejauh ini, Golkar telah menyatakan akan ikut mengusung Joko Widodo dalam pilpres tahun depan. "Belum ada keputusan organisasi soal itu. Nanti saya bicara dengan beliau," kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018.

    DEWI NURITA | AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.