SBY Tuding TNI, BIN, Polisi Tidak Netral, Begini Respons Jokowi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menjamu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 Oktober 2017. TEMPO/Istman

    Presiden Jokowi menjamu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 Oktober 2017. TEMPO/Istman

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjawab tudingan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengenai lembaga Kepolisian RI (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tidak netral. Jokowi mengatakan netralitas Polri, TNI, dan BIN bersifat mutlak.

    "Sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI, dan BIN. Sudah saya sampaikan pada Kepala BIN, Kapolri, dan Panglima TNI. Jadi tidak usah ditanyakan lagi," katanya di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018.

    Baca: Bagaimana Reaksi Fahri Hamzah Soal Tudingan SBY Bahwa Polisi, TNI, BIN Tidak Netral?

    Jokowi mempersilakan siapa pun melaporkan tiga lembaga tersebut ke Badan Pengawas Pemilu jika terbukti tidak netral. Jokowi juga mengajak masyarakat ikut mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum. "Mari bersama-sama mengawasi," ujarnya.

    Sebelumnya, SBY secara terang-terangan menyebut lembaga negara BIN, TNI, dan Polri tidak netral dalam menghadapi pesta demokrasi. Presiden RI keenam ini menyatakan unek-uneknya saat menggelar konferensi pers terkait dengan kampanye terbuka pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi. “Yang saya sampaikan ini, cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, TNI, bukan lembaganya,” ucap SBY di Bogor, Sabtu, 23 Juni 2018.

    Simak: Demokrat Tuding Bawaslu Tutup Mata Soal Aparat Tidak Netral

    Sebelumnya, SBY juga mengaku sempat mengungkapkan ketidaknetralan beberapa oknum aparatur negara tersebut dalam kunjungannya ke Madiun, Jawa Timur, pada 18 Juni lalu. “Ada kejadiannya. Ini nyata, tidak hoax,” tuturnya.

    SBY menyebut ketidaknetralan lembaga negara tersebut saat berlangsungnya pilkada DKI Jakarta. Ia mengatakan proses pemanggilan calon wakil gubernur usungan Partai Demokrat, Sylviana Murni, dan suaminya, Gede Sardjana, terdapat kejanggalan.

    “Selama masa kampanye, calon wagub Ibu Sylviana rutin, bahkan berkali-kali dipanggil kepolisian, suaminya juga,” katanya.

    Baca juga: Gerindra Tuding Relawan Jokowi Bermain di Pilkada Sumatera Barat

    Tidak hanya itu, saat hendak dilakukan penghitungan suara pilkada DKI pun, SBY melanjutkan, namanya sempat disebut mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, sebagai dalang yang membuat Antasari mendekam di bui.

    “Kredibilitas saya dirusak. Sudah saya adukan ke Polri. Hingga hari ini tidak ada kelanjutannya. Kalau seorang mantan presiden menggunakan hak hukumnya tidak ditanggapi, apalagi dengan rakyat jelata,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.