Fahri Hamzah: Jokowi Harusnya Tanggapi Penyataan SBY

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, saat ditemui di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, 20 Maret 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah meminta pemerintah menanggapi pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ihwal ketidaknetralan aparat negara dalam pemilihan kepala daerah. Menurut Fahri, pernyataan itu seharusnya direspons langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Harusnya ya secara etika Pak Jokowi yang harus menanggapi, jangan enggak ditanggapi," kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 25 Juni 2018.

Baca: SBY Tuding TNI, BIN, Polisi Tidak Netral, Golkar: Lapor Bawaslu

Sebelumnya, SBY menyebut bahwa Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak netral dalam menghadapi pesta demokrasi. SBY juga menyebut adanya penggeledahan rumah dinas mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar oleh penjabat Gubernur Jawa Barat M. Iriawan.

Fahri beralasan, Jokowi harus buka suara karena pernyataan itu disampaikan oleh seorang mantan presiden. Menurut dia, SBY memahami titik lemah dan kemungkinan ketidaknetralan aparat karena pernah memimpin lembaga-lembaga itu selama sepuluh tahun.

Baca: SBY Tuding Aparat Tidak Netral, PKS: Peringatan untuk Semua

Menurut eks politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, justru tak etis jika Jokowi tak menyampaikan tanggapan. Dia menyebut pernyataan SBY itu termasuk persoalan serius. Fahri berujar, respons dari Presiden bakal menunjukkan adanya komunikasi publik yang bagus dalam pemerintahan ini.

"Kalau mantan presiden aja ngomong enggak ditanggepin, bagaimana kalau rakyat biasa yang ngomong," kata Fahri.

Baca: Fahri Hamzah Sebut Tudingan SBY Harus Dianggap Serius

Fahri Hamzah mengapresiasi respons yang sudah disampaikan TNI, Polri, dan BIN perihal ketidaknetralan itu. Namun, Fahri berkukuh presiden yang harus merespons. Jika bukan presiden, ujar dia, setidaknya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Sekretariat Negara yang harus merespons. "Karena banyak lembaga maka Menkopolhukam atau Setneg yang harus menjawab. Hormati dong mantan presiden," ujar Fahri.






Jokowi Pimpin HUT TNI 5 Oktober: Kendaraan Tempur Tampil di Bundaran HI

26 menit lalu

Jokowi Pimpin HUT TNI 5 Oktober: Kendaraan Tempur Tampil di Bundaran HI

Presiden Jokowi akan memimpin upacara HUT ke-77 TNI pada 5 Oktober 2022 di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Ada fly pass pesawat tempur TNI AU.


Jokowi Bertemu KAHMI di Bogor, Janji ke Palu Akhir November

43 menit lalu

Jokowi Bertemu KAHMI di Bogor, Janji ke Palu Akhir November

Jokowi juga memberikan sejumlah arahan soal peran KAHMI ke depan untuk turut berkontribusi dalam pembangunan nasional.


Terkini Bisnis: Perintah Jokowi untuk Basuki, Penyebab BSU Belum Cair

1 jam lalu

Terkini Bisnis: Perintah Jokowi untuk Basuki, Penyebab BSU Belum Cair

Jokowi menugaskan Basuki untuk merampungkan 21 proyek.


Jokowi Teken Kepres Pemecatan Ferdy Sambo Sejak 26 September

1 jam lalu

Jokowi Teken Kepres Pemecatan Ferdy Sambo Sejak 26 September

Kemarin, Istana juga resmi mengkonfirmasi telah menerima berkas pemecatan Ferdy Sambo dari Polri.


Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

2 jam lalu

Jokowi Perintahkan Basuki Kebut 21 Proyek: Penunjukan Langsung, Ada Syarat

Jokowi memerintahkan Basuki mengebut 21 proyek berdasarkan hasil rapat dan kunjungan lapangan.


Jokowi Besok Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

2 jam lalu

Jokowi Besok Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, besok.


BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

3 jam lalu

BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

BEM SI akan menggelar demo untuk menyuarakan sejumlah masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Jokowi Restui Suntikan PMN Rp 1,97 Triliun ke Adhi Karya untuk Jalan Tol dan SPAM

3 jam lalu

Jokowi Restui Suntikan PMN Rp 1,97 Triliun ke Adhi Karya untuk Jalan Tol dan SPAM

Jokowi juga menyetujui penambahan PMN ke dalam modal saham PT Semen Indonesia Tbk. Nilainya mencapai Rp 7,49 miliar.


Peminat Walking Tour Membeludak, dan Jokowi Instruksikan MRT Jakarta Beli KCI Jadi Top 3 Metro

5 jam lalu

Peminat Walking Tour Membeludak, dan Jokowi Instruksikan MRT Jakarta Beli KCI Jadi Top 3 Metro

Peminat walking tour Jakarta yang meningkat tinggi dan dan instruksi Presiden Jokowi agar MRT Jakarta membeli KCI jadi Top 3 Metro hari ini.


Sindiran Jokowi untuk Pejabat: Krisis Malah ke Luar Negeri, Dipamerin di Instagram

5 jam lalu

Sindiran Jokowi untuk Pejabat: Krisis Malah ke Luar Negeri, Dipamerin di Instagram

Jokowi mengaku sangat selektif memilih kunjungan ke luar negeri. Ia memilih perjalanan yang memberikan manfaat signifikan.