TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Gerindra tetap memprioritaskan rencana membangun koalisi bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN), serta mendekati partai-partai lain yang belum menyatakan sikap, untuk membangun koalisi dalam Pemilihan Presiden 2019.
"Arah Gerindra jelas. Kami memprioritaskan koalisi dengan PAN dan PKS, kemudian tentu saja dengan partai-partai yang belum menyatakan sikap," ujar Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Masjid At-Tin, Jakarta Timur pada Ahad, 17 Juni 2018.
Baca: Fadli Zon: Gerindra Tunggu Jokowi Umumkan Cawapres
Hal tersebut diungkapkan Fadli Zon menyusul terkuaknya rencana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam waktu dekat. Gerindra tidak menampik bahwa pertemuan tersebut akan membahas kemungkinan kedua partai tersebut berkoalisi di Pilpres 2019.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dengan terang menyatakan bahwa partainya membuka diri untuk semua kemungkinan koalisi, termasuk membentuk koalisi kerakyatan bersama Partai Demokrat. Namun, Fadli Zon membantah jika Gerindra akan meninggalkan PKS dan PAN, di mana ketiganya banyak membangun koalisi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.
Koalisi ketiganya juga terbukti sukses membawa pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, mengalahkan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dalam Pemilihan Gubernur DKI 2017.
Baca: Gerindra: Komunikasi dengan Demokrat Setelah PAN dan PKS Solid
Sampai saat ini, baru koalisi pendukung inkumben Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang jelas terbentuk, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan.
Sementara itu, kubu penantang Jokowi belum jelas terlihat. Partai Gerindra kukuh menyatakan akan kembali mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, sementara Prabowo sendiri belum mendeklarasikan diri.
Belakangan, pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengusulkan pembentukan koalisi keumatan yang terdiri dari Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PBB. Usulan tersebut diungkapkan Rizieq saat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengunjunginya seusai ibadah umrah di Mekkah pada Sabtu, 2 Juni 2018.
Fadli Zon mengatakan, koalisi tersebut hanya soal penamaan saja dan membuka peluang untuk partai lain ikut bergabung. Termasuk untuk Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menganggap koalisi keumatan masih sebatas wacana sementara persiapan menjelang pemilihan presiden sudah semakin dekat.
"Saya tidak yakin koalisi keumatan ini akan menjadi kekuatan yang solid. Kalau sebagai wacana, sah-sah saja. Kalau istilah keumatan ini kan cenderung ke politik identitas," kata Ace saat ditemui Tempo di bilangan Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu, 6 Juni 2018.
Menurut Ace, kesepakatan-kesepakatan politik secara teknis dalam koalisi yang diusulkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) ini sulit dibentuk. Sebab, kata dia, semua partai memiliki keinginan yang berbeda tentang calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung. "Seperti kita ketahui, PAN ingin mengajukan Zulkifli Hasan, Gerindra ingin mengajukan Prabowo, PBB juga maunya Yusril yang maju. Koalisi itu kan harus punya persepsi yang sama dulu," kata Ace.
