Fahri Hamzah hingga Anies Baswedan Datang ke Open House JK

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri open house yang diadakan Wakil Presiden Jusuf Kalla di rumah dinas wakil presiden, Jalan Diponegoro, Jakarta, 15 Juni 2018. Tempo / Friski Riana

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri open house yang diadakan Wakil Presiden Jusuf Kalla di rumah dinas wakil presiden, Jalan Diponegoro, Jakarta, 15 Juni 2018. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar halalbihalal Idul Fitri 2018 di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Juni 2018. Sejumlah pejabat kedutaan besar hingga menteri tampak hadir dalam acara open house tersebut.

    Beberapa pejabat yang hadir lebih awal ialah Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Selanjutnya, Menteri Sosial Idrus Marham bersama istri dan anak-anaknya. "Ayo foto dulu," kata Idrus saat mengajak keluarganya berfoto dengan JK dan istrinya, Mufidah Jusuf Kalla.

    Baca: JK Salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Bersama Anies Baswedan

    Selain Idrus, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan turut datang dan menyalam Jusuf Kalla. Pejabat lainnya yang hadir adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    JK menggelar open house di rumah dinasnya pada Jumat siang setelah salat Jumat. Ia sebelumnya menghadiri open house yang diadakan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat pagi.

    Baca: Mudik 2018, JK Minta Pengurus Masjid Bantu Pemudik yang Singgah

    Rencananya, JK dan Mufidah akan mudik ke Makassar pada hari kedua libur Idul Fitri pada Sabtu, 16 Juni 2018. Ia diagendakan berada di sana hingga Senin, 18 Juni 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.