Menteri Agama Pimpin Sidang Isbat Penentuan Hari Raya Idul Fitri

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Hilal. Robertus Pudyanto/Getty Images

    Ilustrasi Hilal. Robertus Pudyanto/Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dijadwalkan memimpin langsung sidang isbat setelah pemantauan hilal (rukyatul hilal) untuk penetapan awal Syawal 1439 H atau Hari Raya Idul Fitri, hari ini, Kamis, 14 Juni 2018. Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Agama Mastuki menjelaskan proses sidang akan dimulai pukul 16.30 dengan paparan Tim Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama tentang posisi hilal secara astronomis menjelang awal Syawal 1439 H.

    Sidang isbat dijadwalkan selepas salat Magrib setelah laporan hasil rukyatul hilal dari lokasi pemantauan. “Sidang isbat akan berlangsung tertutup dan hasilnya akan disampaikan secara terbuka lewat konferensi pers oleh Menteri Lukman Hakim.” Mastuki menjelaskan melalui keterangan tertulis pada Rabu, 13 Juni 2018.

    Baca:
    Menjelang Sidang Isbat 1 Syawal, Hilal Dipantau ...
    Hari Raya Idul Fitri 2018, 80.430 Narapidana ...

    Sidang isbat akan menetapkan Idul Fitri 1439 H. “Ada 97 titik pemantauan hilal yang tersebar di 34 Provinsi di seluruh Indonesia.”

    Selain pejabat Kementerian Agama, sidang akan dihadiri oleh sejumlah pihak. Mereka antara lain para duta besar negara-negara sahabat, Komisi Agama DPR, Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

    Baca:
    MUI Minta Khotbah Idul Fitri Tak Bermuatan ...
    Jemaah Naqsabandiyah di Mataram Rayakan Idul Fitri Hari Ini ...

    Sidang isbat untuk menentukan awal Syawal atau Hari Raya Idul Fitri juga dihadiri utusan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, dan Pakar Falak dari Ormas-ormas Islam.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.