Prananda Minta Kader PDIP Tak Reaktif Soal Gaji Megawati di BPIP

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai (Situation Room) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Muhammad Prananda Prabowo meminta semua kader tenang menyikapi pemberitaan terkait dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Saya menyampaikan kepada kader PDI Perjuangan di seluruh Tanah Air untuk tidak bersikap reaksioner. Tenang saja, kata Ibu Megawati," kata Prananda dalam surat terbuka, Sabtu, 2 Juni 2018. Seruan tersebut dia sampaikan berdasarkan arahan Megawati.

Baca: Cerita Ali Mochtar Ngabalin Soal Jokowi Minta Maaf ke Megawati

Gaji Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP menjadi polemik karena dianggap jumbo. Orang nomor satu di partai berlambang banteng itu mendapat hak keuangan Rp 112 juta atas jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengarah.

Pada 30 Mei lalu, Radar Bogor menulis berita utama (headline) berjudul "Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta" menyoal polemik gaji Megawati tersebut. Sore harinya, massa aksi PDIP mendatangi kantor Radar Bogor lantaran merasa tak terima dengan pemberitaan itu. Mereka marah-marah, memaki, mengintimidasi, merusak peralatan kantor, dan dikabarkan memukul seorang staf. Pemukulan itu dibantah PDIP.

Baca: Bambang Pacul PDIP Siap Masuk Bui Jika Ketua Umum Megawati Diusik

Perihal ini, Prananda meminta kader PDIP menjaga hubungan baik dan silaturahmi dengan media massa. Kader PDIP, kata dia, harus menjadi bagian masyarakat yang mendukung terwujudnya media massa sebagai pilar demokrasi Pancasila. "Hubungan baik dan silaturahmi dengan media massa harus dikedepankan," ujarnya.

Menurut Prananda, jika ada pemberitaan yang dianggap kurang tepat, kader harus menyampaikan argumentasi yang berbasis data dan fakta. Argumentasi itu pun harus disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Putra Megawati Soekarnoputri ini juga meminta semua kadernya memegang teguh ajaran Bung Karno dalam Pancasila, yang dicetuskan pada 1 Juni 1945. Ajaran yang dia maksud adalah memilih jalan musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian persoalan.