TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi mengatakan kenaikan tunjangan operasional Bintara Pembina Desa (Babinsa) tidak berbau politis. "Tidak ada," katanya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 5 Juni 2018.
Jokowi mengatakan TNI serta Kepolisian RI tidak berpolitik. Dia menekankan kepada aparat kedua lembaga tersebut untuk tidak memihak berdiri di salah satu kubu.
Menurut Jokowi, politik TNI dan Polri adalah politik negara. "Negara itu siapa? Rakyat. Pemerintah yang sah," ujar dia.
Baca : Jokowi Berharap Kinerja Babinsa Meningkat Setelah Tunjangan Naik
Jokowi mengatakan kenaikan ini diperlukan lantaran Babinsa bertugas di garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. "Terutama yang ada di daerah, di desa, di pelosok, di pinggiran. Oleh sebab itu diberikan tunjangan lebih," katanya. Jokowi juga sering mendengar keluhan petugas tentang rendahnya tunjangan saat dia berkunjung ke daerah.
Jokowi mengatakan tunjangan operasional Babinsa yang paling rendah akan dinaikkan dari Rp 310 ribu menjadi Rp 2,7 juta. Sementara tunjangan terbesar yang tadinya hanya Rp 1,3 juta dinaikkan menjadi Rp 3,6 juta. Kenaikan tunjangan ini mencapai 771 persen.
Babinsa akan mulai mendapat tambahan tunjangan mulai Juli 2018. Jokowi yakin mereka senang mendengar kabar ini.
Sebelumnya Jokowi juga mengumumkan kenaikan tunjangan hari raya bagi pegawai negeri sipil. Dia menambah komponen THR PNS dengan tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan penghasilan. Kebijakan itu disebut sejumlah pihak berbau politis.
Jokowi sudah mengambil ancang-ancang untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2019. Dia sudah mengantongi dukungan dari sejumlah partai politik.
