KPK Perpanjang Masa Penahanan Keponakan Setya Novanto

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera yang juga keponakan terdakwa Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta,  24 April 2018. Irvanto Hendra Pambudi diperiksa sebagai tersangka, terkait kasus tindak pidana korupsi KTP elektronik. TEMPO/Imam Sukamto

    Mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera yang juga keponakan terdakwa Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, 24 April 2018. Irvanto Hendra Pambudi diperiksa sebagai tersangka, terkait kasus tindak pidana korupsi KTP elektronik. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dalam kasus korupsi proyrk pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau korupsi e-KTP. Perpanjangan masa penahanan dilakukan selama 30 hari ke depan.

    "Penahanan IHP (Irvanto Hendra Pambudi) diperpanjang selama 30 hari ke depan dari 7 Juni sampai 6 Juli 2018," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa, 5 Juni 2018.

    Baca: Irvanto Hendra Pambudi: Ada Pembagian Duit ke 2 Politikus Golkar

    Masa penahanan ini merupakan perpanjangan masa penahanan kedua kali bagi Irvanto sejak ditahan KPK pada 9 Maret 2018. KPK, sebelumnya, telah memperpanjang masa penahanan Irvanto pada 7 Mei 2018.

    KPK menetapkan bos PT Murakabi Sejahtera itu sebagai tersangka korupsi e-KTP sejak 28 Februari 2018. KPK menyangka dia menerima total US$ 3,5 juta pada periode 19 Januari-19 Februari 2012 yang diperuntukkan bagi Novanto dari proyek senilai US$ 5,9 triliun. Uang tersebut merupakan imbalan sebesar 5 persen untuk mempermudah pengurusan anggaran e-KTP.

    Baca: Keponakan Setya Novanto Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

    KPK menduga Irvanto mengikuti proses pengadaan e-KTP melalui perusahaannya. Dia juga ikut beberapa kali dalam pertemuan di Ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek e-KTP. Selain itu, Irvanto juga diduga mengetahui adanya permintaan imbalan sebesar 5 persen untuk mempermudah pengurusan anggaran e-KTP.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.