Aliansi Nasional Reformasi KUHP Tolak Delik Korupsi Masuk RKUHP

Sejumlah mahasiswa melakban mulut mereka saat melakukan aksi tolak RUU KUHP di Silang Monas, Jakarta, 10 Maret 2018. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta pemerintah dan DPR mengeluarkan delik korupsi dari rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Hasil revisi aturan itu dinilai mengancam upaya pemberantasan korupsi.

"KPK akan kehilangan kewenangan dalam menindak perkara korupsi," kata Anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP Lalola Easter di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan pada Ahad, 3 Juni 2018.

Lalola mengatakan kewenangan KPK untuk menyelidik, menyidik, dan menuntut sesuai Undang-undang KPK tak akan berlaku setelah RKUHP berlaku. KPK selama ini bertindak sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU Nomor 30 Tahun 2003 tentang KPK.

Baca: 10 Alasan KPK Tolak Masuknya Delik Korupsi dalam RKUHP

Dalam pasal 729 RKUHP, terbuka peluang bagi lembaga independen lain untuk menangani tindak pidana khusus. Namun pasal 723 RKUHP kembali mementahkan kekuatan Pasal 729.

Lalola mengatakan, delik korupsi dalam RKUHP juga lebih banyak menguntungkan koruptor. Berdasarkan RKUHP per 8 Maret 2018, pidana denda pada tindak pidana korupsi dibuat lebih rendah dari UU Tipikor.

Jika pidana denda dan pidana badan dijatuhkan secara kumulatif, maka pidana tersebut tidak boleh melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan. Pidana terhadap pelaku percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat korupsi pada RKUHP juga lebih rendah dari UU Tipikor. Pidana yang dijatuhkan tak lagi sama dengan pelaku pidana.

Baca: KPK Ingatkan Jokowi Soal Pelemahan Pemberantasan Korupsi di RKUHP

Kelemahan RKUHP lainnya adalah tak adanya pidana tambahan berupa uang pengganti seperti di UU Tipikor. Lalola menilai pidana itu seharusnya dipandang sebagai upaya pemulihan aset.

Delik korupsi dalam RKUHP juga berpotensi membuat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mati suri. Pengadilan Tipikor, sesuai Pasal 6 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, hanya bertugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi seperti diatur dalam UU Tipikor.

Jika beleid itu digantikan RKUHP, maka perkara tersebut akan beralih ke Pengadilan Umum. "Sebelum Pengadilan Tipikor dibentuk, Pengadilan Umum dikenal sebagai institusi yang banyak membebaskan koruptor," ujar Lalola.

Baca: JK Tetap Anggap Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Penting






Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

1 hari lalu

Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

Mischa Hasnaeni Moein ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kprupsi PT Waskita Beton. Kenapa ia dikenal sebagai wanita emas?


5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

1 hari lalu

5 Fakta Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang Terjaring OTT KPK

Sempat tidak lolos uji kelayakan hingga memiliki total kekayaan lebih dari Rp 8 miliar, inilah 5 fakta seputar kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang terjerat OTT KPK.


Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

1 hari lalu

Ini Catatan Merah Hakim Agung Sudrajad Dimyati Sebelum Terjaring OTT KPK

Hakim Agung Sudrajad Dimyati pernah tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan Hakim Agung pada 2013 karena diduga terlibat dalam skandal suap.


Usai Ditetapkan Tersangka Kasus PT Waskita Beton, Hasnaeni Berteriak: Saya Sakit

3 hari lalu

Usai Ditetapkan Tersangka Kasus PT Waskita Beton, Hasnaeni Berteriak: Saya Sakit

Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal, Hasnaeni dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana PT Waskita Beton Precast Tbk.


Istri Presiden Honduras Dihukum 14 Tahun, Pakai Dana Anak Miskin untuk Bayar Tagihan

3 hari lalu

Istri Presiden Honduras Dihukum 14 Tahun, Pakai Dana Anak Miskin untuk Bayar Tagihan

Mantan Ibu Negara Honduras dijatuhi hukuman 14 tahun penjara atas tuduhan penipuan dan penyelewengan dana yang ditujukan untuk program sosial.


Mantan Menteri Kehakiman China Dihukum Seumur Hidup, Korupsi atau Politis?

3 hari lalu

Mantan Menteri Kehakiman China Dihukum Seumur Hidup, Korupsi atau Politis?

Mantan Menteri Kehakiman China dihukum seumur hidup dalam kasus korupsi, tapi ia disebut masuk kelompok yang tidak setia pada Xi Jinping


Inilah Sederat Pejabat yang Melawan KPK Setelah Ditetapkan Tersangka

3 hari lalu

Inilah Sederat Pejabat yang Melawan KPK Setelah Ditetapkan Tersangka

Selain Gubernur Papua Lukas Enembe, berikut sejumlah pejabat yang pernah melawan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka.


Uni Eropa Bekukan Sementara Pendanaan untuk Hongaria

6 hari lalu

Uni Eropa Bekukan Sementara Pendanaan untuk Hongaria

Pejabat eksekutif di Uni Eropa pada Minggu, 18 September 2022, merekomendasikan pembekuan sementara uang sebesar 7,5 miliar euro (Rp 112 triliun).


Hasto Kristiyanto Pertanyakan Prestasi Kota Depok, Jubir PKS: Kepala Daerah PDIP Banyak Korupsi

6 hari lalu

Hasto Kristiyanto Pertanyakan Prestasi Kota Depok, Jubir PKS: Kepala Daerah PDIP Banyak Korupsi

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid membalas pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mempertanyakan prestasi kader PKS selama memimpin Depok.


Pejabat Wajib Laporkan Harta Kekayaannya dalam LHKPN, KPK: Biar Publik Melihat

7 hari lalu

Pejabat Wajib Laporkan Harta Kekayaannya dalam LHKPN, KPK: Biar Publik Melihat

LHKPN bagian upaya pencegahan korupsi, yang merupakan tugas dari KPK. Mengapa pejabat dan calon penyelenggara negara perlu laporkan harta kekayaannya?