KPK Ingatkan Jokowi Soal Pelemahan Pemberantasan Korupsi di RKUHP

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Juru bicara KPK Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, 7 Februari 2018. KPK secara resmi menetapkan anggota DPR dari Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia, sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang sebesar Rp. 20 miliar terkait kasus suap proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo soal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKHUP. Dalam surat itu, KPK mengingatkan Jokowi bahwa ada risiko pelemahan pemberantasan korupsi dalam RKUHP.

“KPK ingin presiden dan sejumlah pihak memahami risiko pelemahan pemberantasan korupsi jika RKUHP seperti sekarang dipaksakan disahkan,” kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dihubungi, Sabtu, 2 Juni 2018.

KPK telah melayangkan sejumlah surat kepada Presiden Jokowi, Kementerian Hukum dan HAM serta DPR yang isinya menolak masuknya pasal tindak pidana korupsi dalam RKUHP. KPK beranggapan dimasukkannya tindak pidana korupsi dalam rancangan berisiko memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi. Selain itu, KPK telah berjalan menganut pada aturan khusus yaitu UU Tipikor.

Baca juga: Anggota Panja: Pasal tentang LGBT Tetap Ada Dalam RKUHP

Febri mengatakan perlu menegaskan kembali soal maksud KPK melayangkan surat kepada Presiden Jokowi untuk merespon tudingan kepada KPK.

Dia mengatakan tudingan itu diucapkan oleh seorang narasumber pada sebuah acara diskusi.

Narasumber tersebut menyebut KPK melakukan pembangkangan birokrasi karena mengirim surat tersebut kepada presiden. Narasumber tersebut menyatakan surat KPK kepada Jokowi itu terkesan mengancam presiden untuk mengitervensi pembahasan RKUHP. Dia khawatir bila Jokowi memenuhi permintaan itu lembaga lainnya akan mengikuti.

“Saya tidak tahu apa yang menyampaikan itu memahami maknanya,” kata Febri menjawab tudingan tersebut. Menurut Febri, upaya melemahkan KPK itu nyata dan sudah sering terjadi. Lewat revisi Undang-Undang KPK yang digagas dengan pembatasan umur dan kewenangan KPK misalnya.

Baca juga: RKUHP Akan Disahkan 17 Agustus, Pasal-pasal Ini Belum Tuntas

Febri mengatakan KPK percaya presiden mendukung upaya pemberantasan korupsi. Maka itu wajar bila presiden perlu tahu pandangan KPK mengenai pembahasan RKUHP tersebut. “Karena itulah surat itu dikirim,” kata dia.

Febri mengatakan tidak ingin pengesahan RKUHP yang ditargetkan rampung pada Agustus nanti bukannya menjadi kado peringatan hari kemerdekaan, tapi malah menjadi kado yang menguntungkan pelaku korupsi. “Tidak sulit bagi Presiden dan DPR untuk mengeluarkan pasal tipikor dari RKUHP,” ujar Febri.






Sambut HUT TNI ke-77, Presiden Jokowi Pimpin Parade Senja di Kemenhan

3 jam lalu

Sambut HUT TNI ke-77, Presiden Jokowi Pimpin Parade Senja di Kemenhan

Presiden Jokowi memimpin parade senja dan upacara penurunan bendera di Kementerian Pertahanan.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

3 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


Presiden Jokowi akan Pimpin Jajak Pasar IKN Pertengahan Oktober Ini

6 jam lalu

Presiden Jokowi akan Pimpin Jajak Pasar IKN Pertengahan Oktober Ini

Dalam jajak pasar itu, Jokowi akan berdialog langsung dengan calon investor yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di IKN.


Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

8 jam lalu

Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

Partai Nasdem resmi usung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pada 2014, Nasdem menjadi partai pertama mendukung PDIP mengusung Jokowi sebagai Capres.


Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

8 jam lalu

Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

Gugatan terhadap Jokowi soal ijazah palsu diajukan oleh seorang bernama Bambang Tri Mulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

11 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

11 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

12 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

12 jam lalu

Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengungkapkan, PT Freeport Indonesia telah memberikan banyak keuntungan ekonomi terhadap pemerntah Indonesia sejak 1992 hingga 2021.


Jokowi Minta TGIPF Tragedi Kanjuruhan Selesaikan Tugas Dalam Satu Bulan

12 jam lalu

Jokowi Minta TGIPF Tragedi Kanjuruhan Selesaikan Tugas Dalam Satu Bulan

Mahfud Md mengatakan Presiden Jokowi memberi target TGIPF Tragedi Kanjuruhan menyelesaikan investigasnya selama satu bulan.