TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo soal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKHUP. Dalam surat itu, KPK mengingatkan Jokowi bahwa ada risiko pelemahan pemberantasan korupsi dalam RKUHP.
“KPK ingin presiden dan sejumlah pihak memahami risiko pelemahan pemberantasan korupsi jika RKUHP seperti sekarang dipaksakan disahkan,” kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dihubungi, Sabtu, 2 Juni 2018.
KPK telah melayangkan sejumlah surat kepada Presiden Jokowi, Kementerian Hukum dan HAM serta DPR yang isinya menolak masuknya pasal tindak pidana korupsi dalam RKUHP. KPK beranggapan dimasukkannya tindak pidana korupsi dalam rancangan berisiko memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi. Selain itu, KPK telah berjalan menganut pada aturan khusus yaitu UU Tipikor.
Baca juga: Anggota Panja: Pasal tentang LGBT Tetap Ada Dalam RKUHP
Febri mengatakan perlu menegaskan kembali soal maksud KPK melayangkan surat kepada Presiden Jokowi untuk merespon tudingan kepada KPK.
Dia mengatakan tudingan itu diucapkan oleh seorang narasumber pada sebuah acara diskusi.
Narasumber tersebut menyebut KPK melakukan pembangkangan birokrasi karena mengirim surat tersebut kepada presiden. Narasumber tersebut menyatakan surat KPK kepada Jokowi itu terkesan mengancam presiden untuk mengitervensi pembahasan RKUHP. Dia khawatir bila Jokowi memenuhi permintaan itu lembaga lainnya akan mengikuti.
“Saya tidak tahu apa yang menyampaikan itu memahami maknanya,” kata Febri menjawab tudingan tersebut. Menurut Febri, upaya melemahkan KPK itu nyata dan sudah sering terjadi. Lewat revisi Undang-Undang KPK yang digagas dengan pembatasan umur dan kewenangan KPK misalnya.
Baca juga: RKUHP Akan Disahkan 17 Agustus, Pasal-pasal Ini Belum Tuntas
Febri mengatakan KPK percaya presiden mendukung upaya pemberantasan korupsi. Maka itu wajar bila presiden perlu tahu pandangan KPK mengenai pembahasan RKUHP tersebut. “Karena itulah surat itu dikirim,” kata dia.
Febri mengatakan tidak ingin pengesahan RKUHP yang ditargetkan rampung pada Agustus nanti bukannya menjadi kado peringatan hari kemerdekaan, tapi malah menjadi kado yang menguntungkan pelaku korupsi. “Tidak sulit bagi Presiden dan DPR untuk mengeluarkan pasal tipikor dari RKUHP,” ujar Febri.
