Fadli Zon Minta Pemerintah Cabut Perpres Gaji Pejabat BPIP

Reporter

Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) hadir dalam sidang eksepsi kasus ujaran kebencian dengan terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 23 April 2018. TEMPO/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon meminta pemerintah mencabut atau merevisi Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). Perpres itu menentukan gaji seorang Ketua Dewan Pengarah BPIP mencapai Rp 112,540 juta, anggota pengarah Rp 100,811 juta, Kepala BPIP Rp 73,500 juta, Wakil Kepala BPIP Rp 63,750 juta, Deputi BPIP Rp 51 juta, dan Staf Khusus BPIP Rp 36,500 juta.

“Perpres itu sudah melukai perasaan masyarakat yang kini sedang diimpit kesulitan,” cuit Fadli melalui akun Twitter-nya, @fadlizon, Senin, 28 Mei 2018.

Baca: Jokowi Teken Perpres Hak Keuangan BPIP, Gaji...

Menurut Fadli, Perpres itu kontraproduktif dengan misi pembinaan ideologi dan Pancasila itu sendiri. Sehingga Perpres Nomor 42 Tahun 2018 seharusnya ditinjau kembali. Jangan sampai cara pemerintah mendesain kelembagaan BPIP, menyusun personalia, dan kini mengatur gaji pejabatnya justru melahirkan skeptisisme dan sinisme publik.

Fadli menyarankan pemerintah lebih baik menggunakan dana itu untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer jika ada keleluasaan anggaran. “Mereka jauh lebih membutuhkannya daripada para bekas pejabat yang duduk di BPIP.”

Baca: Megawati dan BPIP Temui Jokowi, Rapat...

Ia berpendapat sebuah lembaga non-struktural seperti BPIP tak sepantasnya diberi standar gaji mirip pejabat di Badan Usaha Milik Negara, yang melebihi standar gaji di lembaga-lembaga tinggi kenegaraan. Perpres itu, kata dia, menunjukkan betapa borosnya Istana mengelola anggaran, sekaligus membuktikan inkonsistensi mereka terhadap agenda reformasi birokrasi yang selama ini selalu didengung-dengungkan.

“Di tengah keprihatinan perekonomian nasional, pemerintah malah menghambur-hamburkan anggaran untuk sebuah lembaga ad hoc,” ujar Fadli Zon tentang gaji pejabat BPIP.






Fadli Zon Sebut Gas Air Mata Kunci Tragedi Kanjuruhan

2 jam lalu

Fadli Zon Sebut Gas Air Mata Kunci Tragedi Kanjuruhan

Anggota DPR Fadli Zon berharap segera ada pihak yang bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan.


Fadli Zon Bela Mamat Alkatiri yang Dipolisikan Anggota DPR Hillary Brigitta Lasut

16 jam lalu

Fadli Zon Bela Mamat Alkatiri yang Dipolisikan Anggota DPR Hillary Brigitta Lasut

Fadli Zon membela komika Mohammed Yusran Farid Alkatiri alias Mamat Alkatiri yang dilaporkan ke polisi oleh anggota DPR Hillary Brigitta Lasut


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

3 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

4 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Wakil Kepala BPIP Sampaikan Urgensi Pendidikan Pancasila

4 hari lalu

Wakil Kepala BPIP Sampaikan Urgensi Pendidikan Pancasila

Peran AGPAII diperlukan sebagai benteng religius NKRI


PKB dan Gerindra Sama-sama Usung Ketum Jadi Capres, Fadli Zon Bicara Elektabilitas

4 hari lalu

PKB dan Gerindra Sama-sama Usung Ketum Jadi Capres, Fadli Zon Bicara Elektabilitas

PKB berkukuh mengusung Cak Imin sebagai capres 2024. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menyebut keputusan ini merupakan mandat dari muktamar.


Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

4 hari lalu

Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

Fadli Zon menilai isu duet Prabowo - Jokowi mesti ditinjau fatsun politiknya.


Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

4 hari lalu

Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

Fadli mengatakan Prabowo tidak perlu menegaskan soal isu duet ini, mengingat para relawanlah yang melontarkan dan mendukung Prabowo-Jokowi.


Tugu Kongres Santri Pancasila, Simbol Tegaknya Pancasila di Tanah Rencong

5 hari lalu

Tugu Kongres Santri Pancasila, Simbol Tegaknya Pancasila di Tanah Rencong

Prof. Yudian membawa memori masyarakat Aceh yang hadir, kembali mengingat jasa para pahlawan Aceh dalam memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Indonesia.


Wakil Kepala BPIP Tegaskan Pentingnya Merawat Ideologi Pancasila dalam RKUHP

5 hari lalu

Wakil Kepala BPIP Tegaskan Pentingnya Merawat Ideologi Pancasila dalam RKUHP

Seminar Mencermati Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam memahami Ideologi Pancasila di Universitas Kristen Indonesia.