KPK Kekurangan Jaksa, Agus Rahardjo: Kami Telah Surati Kejagung

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, 3 April 2018. KPK secara resmi menetapkan 38 anggota DRPD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi menerima suap dari terpidana mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK Agus Rahardjo, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, 3 April 2018. KPK secara resmi menetapkan 38 anggota DRPD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi menerima suap dari terpidana mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyurati Kejaksaan Agung untuk menambah jumlah jaksa yang bertugas di lembaga antirasuah tersebut. Dalam permintaan itu, KPK meminta 60 jaksa baru.

    "Kami sudah surati Kejagung agar menambah jaksa untuk KPK," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo saat ditemui di kantornya pada Jumat, 25 Mei 2018.

    Agus mengakui KPK mengalami kekurangan jaksa yang saat ini hanya berjumlah 80 jaksa. Apalagi pada Agustus mendatang, KPK akan kehilangan lima jaksa senior yang sudah habis masa jabatannya di KPK.

    Baca: KPK Usulkan Revisi PP Masa Tugas Jaksa

    Menurut Agus, kondisi ini akan menjadi hambatan bagi KPK, ditambah lagi semakin hari beban kerja semakin berat. "Ini hambatan bagi kami, karena beban KPK semakin hari semakin berat," ujarnya.

    Idealnya, kata Agus, KPK membutuhkan 25 tim yang terdiri dari 3-4 jaksa. Namun sekarang KPK baru memiliki belasan tim. Sedangkan, OTT terus terjadi dan sejumlah kasus besar masih menjadi pekerjaan rumah KPK.

    Baca: KPK Berharap Perpres Pencegahan Naikkan Indeks Persepsi Korupsi

    Agus pun mengaku sudah bertemu secara langsung dengan Jaksa Agung dan telah menjanjikan untuk segera menanggapi permintaan KPK. "Saya juga sudah bertemu dengan ketua Jaksa Agung dan berjanji akan menambah, namun hingga saat ini belum ada respon," ujarnya.

    Menurut Agus, KPK dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 atas perubahan kedua PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang SDM telah membuat kebijakan baru untuk masa jabatan jaksa di KPK. Langkah ini merupakan upaya untuk mengatasi kekurangan jaksa di KPK.

    Agus menyebutkan untuk peraturan baru, KPK dibolehkan menahan jaksa untuk tetap di KPK selama belum dipanggil oleh Kejagung meski masa tugasnya sudah selesai. "KPK boleh menahan jaksa meski masa jabatannya telah habis selama belum diminta pulang oleh Kejagung," ujarnya. Usulan revisi PP SDM tersebut hanya khusus untuk jabatan jaksa saja.

    Baca: OTT Bupati Buton Selatan, KPK Sita Alat Kampanye Cagub Sultra


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Beberkan RAPBN 2020, Tak Termasuk Pemindahan Ibu Kota

    Presiden Jokowi telah menyampaikan RAPBN 2020 di Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2019. Berikut adalah garis besarnya.