KPK Kekurangan Jaksa, Agus Rahardjo: Kami Telah Surati Kejagung

Ketua KPK Agus Rahardjo, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, 3 April 2018. KPK secara resmi menetapkan 38 anggota DRPD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi menerima suap dari terpidana mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyurati Kejaksaan Agung untuk menambah jumlah jaksa yang bertugas di lembaga antirasuah tersebut. Dalam permintaan itu, KPK meminta 60 jaksa baru.

"Kami sudah surati Kejagung agar menambah jaksa untuk KPK," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo saat ditemui di kantornya pada Jumat, 25 Mei 2018.

Agus mengakui KPK mengalami kekurangan jaksa yang saat ini hanya berjumlah 80 jaksa. Apalagi pada Agustus mendatang, KPK akan kehilangan lima jaksa senior yang sudah habis masa jabatannya di KPK.

Baca: KPK Usulkan Revisi PP Masa Tugas Jaksa

Menurut Agus, kondisi ini akan menjadi hambatan bagi KPK, ditambah lagi semakin hari beban kerja semakin berat. "Ini hambatan bagi kami, karena beban KPK semakin hari semakin berat," ujarnya.

Idealnya, kata Agus, KPK membutuhkan 25 tim yang terdiri dari 3-4 jaksa. Namun sekarang KPK baru memiliki belasan tim. Sedangkan, OTT terus terjadi dan sejumlah kasus besar masih menjadi pekerjaan rumah KPK.

Baca: KPK Berharap Perpres Pencegahan Naikkan Indeks Persepsi Korupsi

Agus pun mengaku sudah bertemu secara langsung dengan Jaksa Agung dan telah menjanjikan untuk segera menanggapi permintaan KPK. "Saya juga sudah bertemu dengan ketua Jaksa Agung dan berjanji akan menambah, namun hingga saat ini belum ada respon," ujarnya.

Menurut Agus, KPK dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 atas perubahan kedua PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang SDM telah membuat kebijakan baru untuk masa jabatan jaksa di KPK. Langkah ini merupakan upaya untuk mengatasi kekurangan jaksa di KPK.

Agus menyebutkan untuk peraturan baru, KPK dibolehkan menahan jaksa untuk tetap di KPK selama belum dipanggil oleh Kejagung meski masa tugasnya sudah selesai. "KPK boleh menahan jaksa meski masa jabatannya telah habis selama belum diminta pulang oleh Kejagung," ujarnya. Usulan revisi PP SDM tersebut hanya khusus untuk jabatan jaksa saja.

Baca: OTT Bupati Buton Selatan, KPK Sita Alat Kampanye Cagub Sultra






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

1 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

11 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

11 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

14 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

15 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

16 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

18 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

18 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

19 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.