KPK Usulkan Revisi PP Masa Tugas Jaksa

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo, menjadi narasumber dalam rangka peluncuran buku berjudul Serpihan Kisah Jurnalis Tiang Bendera, di aula gedung KPK, Jakarta, 9 Februari 2018.  TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK Agus Rahardjo, menjadi narasumber dalam rangka peluncuran buku berjudul Serpihan Kisah Jurnalis Tiang Bendera, di aula gedung KPK, Jakarta, 9 Februari 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK untuk memperpanjang masa tugas jaksa yang bekerja di lembaga antirasuah itu.

    "Jadi, kami memang memerintahkan biro hukum untuk menyiapkan revisi PP, tujuannya sebetulnya sangat spesifik, khusus yang jaksa. Penuntut umum itu ya harus jaksa yang sumbernya hanya satu, yaitu Kejaksaan Agung," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta pada Jumat, 26 Mei 2018.

    Baca: KPK Berharap Perpres Pencegahan Naikkan Indeks Persepsi Korupsi

    Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 itu, bagi yang lulus dan direkomendasikan akan diangkat sebagai pegawai KPK dengan status pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) untuk masa kerja selama empat tahun dan dapat diperpanjang dua kali dalam dua tahap. Tahap pertama paling lama empat tahun dan tahap kedua paling lama dua tahun.

    Agus mengatakan pihaknya mengajukan revisi ini karena melihat beban KPK yang tambah banyak sedangkan banyak jaksa yang harus kembali ke Kejaksaan Agung. "Jadi revisi yang dimaksudkan khusus untuk jaksa sepanjang dia belum diminta oleh Kejaksaan Agung sebaiknya dia tidak dipulangkan, jangan punya pikiran yang macam-macam lewat PP sembunyi-sembunyi, tidak, kalau di dalam kami terbuka," kata dia.

    Baca: KPK Dukung Syarat Penyerahan LHKPN Calon Anggota Legislatif

    Pada Agustus 2018, setidaknya ada lima orang jaksa penuntut umum KPK yang sudah bertugas 10 tahun sehingga harus kembali lagi ke Kejaksaan Agung. Sedangkan jumlah jaksa di KPK tinggal 80 orang. "Padahal 80 itu kita kurang banyak karena bottleneck itu di penuntutan karena jaksanya terbatas," ujarnya.

    Agus pun mengatakan bahwa KPK sudah meminta sekitar 60 orang tambahan jaksa penuntut umum ke Kejaksaan Agung. "Saya sudah menemui Pak Jaksa Agung tapi cuma dijanjikan, bukan dipenuhi, sampai sekarang belum dan selalu begini," kata dia.

    Baca: Personel Polri Ikut Tes Jadi Penyidik KPK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.