KPK Berharap Perpres Pencegahan Naikkan Indeks Persepsi Korupsi

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, 30 April 2018. KPK menetapkan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rutan KPK terkait tindak pidana korupsi menerima gratifikasi dan suap sebesar Rp 2,7 miliar dalam perizinan pembangunan menara telekomunikasi (Base Transceiver Station) di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, 30 April 2018. KPK menetapkan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rutan KPK terkait tindak pidana korupsi menerima gratifikasi dan suap sebesar Rp 2,7 miliar dalam perizinan pembangunan menara telekomunikasi (Base Transceiver Station) di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sudah memasuki tahap final. Perpres ini, ucap dia, akan berfokus untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi Indonesia.

    KPK, ucap dia, berharap indeks persepsi korupsi Indonesia setelah pemberlakuan peraturan itu akan meningkat. "Salah satu fokus utamanya, meningkatkan indeks persepsi korupsi," ujar Laode di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 25 Mei 2018.

    Baca: Moeldoko: Presiden Jokowi Segera Teken Perpres Pencegahan Korupsi

    Selain itu, Laode menyebutkan revisi peraturan ini bertujuan melibatkan KPK secara formal dalam pencegahan korupsi. Menurut dia, pelibatan lembaga antirasuah belum diatur dalam peraturan presiden yang lama.

    Presiden Joko Widodo disebut segera meneken revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012. "Saat ini sudah berada di meja Presiden. Semuanya (lembaga terkait) sudah tanda-tangan, mudah-mudahan secepatnya (terbit), dan saya sudah lapor ke beliau supaya segera ditandatangani," ujar Moeldoko, Kepala Kantor Staf Presiden.

    Baca: Tjahjo Kumolo: KPK Turun ke Daerah Supervisi Pencegahan Korupsi

    Laode menegaskan, fokus utama lembaganya setelah revisi ini adalah meningkatkan angka indeks persepsi korupsi Indonesia yang sekarang dengan skor 37. "Kami harapkan tahun depan bisa naik dua atau tiga digit," tuturnya.

    KPK juga ditunjuk sebagai Sekretariat Nasional. Menurut Laode, ada lima lembaga dan kementerian yang ikut serta dalam revisi ini. Kelimanya antara lain KPK, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Dalam Negeri. "Jadi nanti ada timnas sebagai dewan pengarah oleh ketua lembaga dan menteri terkait," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.