Panglima TNI dan DPR Akan Bahas Pelibatan Militer dalam Terorisme

Reporter:
Editor:

Arkhelaus Wisnu Triyogo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat mengikuti rapat terbatas (ratas) dengan agenda membahas pencegahan dan penanggulangan terorisme di kantor Presiden, 22 Mei 2018. Ratas itu merupakan salah satu upaya pemerintah dan DPR mempercepat pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. TEMPO/Subekti.

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat mengikuti rapat terbatas (ratas) dengan agenda membahas pencegahan dan penanggulangan terorisme di kantor Presiden, 22 Mei 2018. Ratas itu merupakan salah satu upaya pemerintah dan DPR mempercepat pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto akan membahas pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dengan Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat. Rapat tersebut akan berlangsung pada pukul 12.00 WIB. "Iya benar, Panglima TNI akan ke DPR," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sabrar Fadhilah saat dihubungi, Kamis, 24 Mei 2018.

    Dalam jadwal DPR, rapat juga akan membahas soal rencana pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk menangani terorisme. Namun Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari belum mengetahui pasti soal agenda pembahasan pembentukan Koopssusgab dalam rapat itu.

    Baca: Kapolri: Pelibatan Koopssusgab Seperti Operasi Tinombala di Poso

    Namun Abdul Kharis tak menutup kemungkinan akan ada pembahasan soal pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. "Aku tidak tahu. Yang di komisi ya yang tadi aku kirim. Soal anggota mempertanyakan Koopssusgab itu pasti, karena Koopssusgab belum pernah dibahas dengan Komisi I," ucap Abdul Kharis saat dihubungi.

    Abdul Kharis juga menyebutkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi akan hadir dalam rapat tersebut. Rapat tersebut akan membahas soal BSSN dalam mendeteksi jaringan teroris.

    Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono menuturkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui pembentukan Koopssusgab TNI untuk penanganan terorisme. Pasukan ini beranggotakan 90 prajurit elite dari satuan-satuan khusus TNI. 

    Baca: JK: Pasukan Koopssusgab TNI Beroperasi Sesuai Kebutuhan

    Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan Koopssusgab telah diaktifkan kembali oleh Panglima  TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Pengaktifan Koopssusgab ini, ucap Moeldoko, telah mendapat restu dari Presiden Jokowi. "Mereka setiap saat bisa digerakkan ke penjuru mana pun dalam tempo yang secepat-cepatnya," ujar Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 16 Mei 2018.

    Presiden Jokowi menuturkan pembentukan satuan antiteror Koopssusgab TNI untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Jokowi mengatakan Koopssusgab TNI baru akan diterjunkan dalam pemberantasan terorisme jika kepolisian sudah tidak sanggup menanganinya. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.