Kapolri: Pelibatan Koopssusgab Seperti Operasi Tinombala di Poso

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Tito Karnavian meninjau Rutan Cabang Salemba di Mako Brimob pasca kerusuhan di Depok, 10 Mei 2018. Kapolri menyampaikan dukanya atas gugurnya lima anggota Brimob dalam peristiwa tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian meninjau Rutan Cabang Salemba di Mako Brimob pasca kerusuhan di Depok, 10 Mei 2018. Kapolri menyampaikan dukanya atas gugurnya lima anggota Brimob dalam peristiwa tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan satuan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dilibatkan dalam pemberantasan terorisme. 

    Menurutnya, mekanisme pelibatan Koopssusgab sama seperti operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah pada 2016. Operasi Tinombala digelar untuk memberantas kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso alias Abu Wardah di wilayah pegunungan. Operasi Tinombala berhasil menewaskan Santoso dan beberapa anak buahnya.

    Baca: Pembentukan Koopssusgab Dinilai Kebijakan Emosional

    "Saya berpendapat bahwa saat ini yang terjadi adalah mekanismenya seperti operasi Tinombala di mana kekuatan TNI dan Polri bergabung," kata Tito usai menghadiri rapat terbatas tentang penanggulangan terorisme di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.

    Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini berujar pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme diperlukan. Tito menuturkan dia yang meminta langsung kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto agar pasukannya mau bergabung.

    Simak: Jokowi: Koopssusgab Diterjunkan Jika Polri Tak Sanggup Lagi

    Tito berujar operasi memerangi terorisme di Indonesia  75 persennya adalah operasi intelijen. Upaya penindakan hanya 5 persen. "Dan 20 persennya operasi persiapan pemberkasan untuk pengadilan karena Indonesia negara demokrasi yang mengedepankan supremasi hukum," tuturnya.

    Prinsip dasar penanganan terorisme, kata Tito, adalah memenangkan dukungan publik. Jika publik mendukung langkah pemerintah, maka terorisme tidak akan berkembang. Sebaliknya jika negara bersikap berlebihan atau eksesif, bisa membuat publik bersimpati dengan kelompok teroris.

    Lihat: Pembentukan Koopssusgab Dinilai Tak Perlu Payung Hukum Baru

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo  mengatakan pembentukan satuan Koopssusgab ini untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Satuan ini baru akan bergabung jika Polri merasa tidak sanggup menangani teroris.

    Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan pelibatan Koopssusgab memang menunggu permintaan Kapolri. "Kapolri minta, mainkan. Kapolri minta, mainkan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat pekan lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.