TEMPO.CO, Jakarta -– Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md., mengatakan masyarakat tidak perlu menafsirkan rilis 200 mubaligh yang direkomendasikan Kementerian Agama secara politik. Menurut Mahfud, rilis tersebut lebih baik disikapi sebagai upaya pemerintah menginventarisasi mubalig yang ada.
“Kalau inventarisasi nantinya bisa ditambah setiap bulan atau ditambah secara berkala,” kata Mahfud melalui akun Twitter-nya @mohmahfudmd, Minggu, 20 Mei 2018. “Yang belum masuk sekarang, ya besok dimasukan sesuai dengan hasil invetarisasi yang baru.”
Mahfud mengatakan tidak mengikuti masalah ini secara langsung lantaran sedang berada di New York, Amerika Serikat. Namun, kata dia, banyak orang yang menanyakan kepadanya untuk menyikapi masalah tersebut. Apalagi, nama Mafud masuk dalam 200 mubaligh yang telah dirilis pemerintah.
BACA: Mahfud MD Bingung Namanya masuk 200 Mubalig Kemenag: Kriterianya?
“Banyak yang nanya kepada saya tentang rilis daftar mubaligh oleh Kemenag. Apakah itu tepat? Bagaimana tanggapan saya tentang masuknya nama saya dalam daftar tersebut. Menurut saya itu biasa saja tak perlu ditafsirkan secara politik,” ujarnya.
Selain itu, Mahfud berujar rilis tersebut tak boleh dianggap sebagai akreditasi atau seleksi. Sebab, masyarakat tahu banyak mubalig yang berkualitas tidak masuk dalam daftar tersebut. Namun, sebaliknya ada nama-nama di dalam daftar itu yang mungkin belum diketahui oleh publik kapasitasnya sebagai mubalig. “Jangan disikapi berlebihan lah.”
BACA: Daftar 200 Penceramah, Begini Tiga Syarat yang Ditetapkan Kemenag
IMAM HAMDI
