KPK OTT di Bengkulu Selatan, Rp 100 Juta Diduga untuk Fee Proyek

Reporter:
Editor:

Untung Widyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (kemeja putih) menghindari cecaran pertanyaan awak media setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 14 Mei 2016. Badan Narkotika Nasional (BNN) akan memeriksa rambut dan darah Dirwan Mahmud di Laboratorium BNN Cawang terkait keterlibatan Dirwan mengonsumsi narkoba. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (kemeja putih) menghindari cecaran pertanyaan awak media setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 14 Mei 2016. Badan Narkotika Nasional (BNN) akan memeriksa rambut dan darah Dirwan Mahmud di Laboratorium BNN Cawang terkait keterlibatan Dirwan mengonsumsi narkoba. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan uang sekitar Rp 100 juta dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan tiga orang lainnya.

    “Uang itu diduga terkait dengan fee proyek,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi pada Selasa malam, 15 Mei 2018.

    Baca: KPK Tangkap Tangan Bupati Bengkulu Selatan di Rumahnya

    Selain Dirwan, ikut diamankan adalah istrinya, seorang pegawai negeri sipil, dan pihak swasta. OTT tersebut dilakukan berkat adanya informasi dari masyarakat sekitar.

    Tim penindakan yang mendapat informasi itu lalu mengecek kebenarannya, hingga akhirnya melakukan OTT.

    “Saat dilakukan OTT, diduga transaksi sudah terjadi,” kata Febri.

    Adapun saat ini tim penindakan sedang mendalami keterkaitan fee itu dengan proyek di daerah Bengkulu. Febri berjanji akan menyampaikan informasi lebih lanjut terkait OTT KPK itu setelah tim selesai mendalaminya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.