Ini Motif Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Surabaya

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah polisi melintas di jalan cendrawasih samping Mapolrestabes Surabaya yang disterilkan. TEMPO/Musthofa Bisri

    Sejumlah polisi melintas di jalan cendrawasih samping Mapolrestabes Surabaya yang disterilkan. TEMPO/Musthofa Bisri

    TEMPO.CO, Surabaya - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengatakan motif satu keluarga pelaku bom bunuh diri di Markas Polrestabes Surabaya sama seperti keluarga pelaku bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya.

    "Kenapa melakukan di Surabaya? Karena mereka menguasai daerah atau sel ini. Kenapa mereka melakukan aksi ini? Karena pimpinan JAD (Jamaah Anshorut Daulah) Jatim ditangkap," kata Tito saat jumpa pers di Mapolda Jawa Timur, Senin, 14 April 2018.

    Baca: Pengebom Polrestabes Surabaya Berjumlah 4 Orang

    Selain hal tersebut, kata Tito, yang mendorong para pelaku melakukan serangan bom bunuh diri ini pucuk pimpinan JAD, Aman Abdurrahman, telah ditangkap polisi. Kelompok JAD juga berkaitan dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

    Motif lain adalah adanya tekanan ISIS yang berasal dari kekuatan Barat dan Timur Tengah. Tekanan itu membuat jaringan ISIS di luar, termasuk yang sudah kembali ke Indonesia, diperintahkan untuk melakukan serangan di seluruh dunia.

    Tito menembahkan, fenomena bom bunuh diri yang melibatkan satu keluarga baru pertama kali terjadi di Indonesia. "Fenomena bom bunuh diri oleh wanita, ini yang pertama berhasil. Sedangkan, menggunakan anak, ini yang pertama kali di Indonesia," katanya.

    Baca: Ledakan di Markas Polretabes Surabaya, Saksi: Bunyinya Keras

    Kapolri menegaskan serangkaian serangan bom bunuh diri yang belakangan ini terjadi di Indonesia tidak ada berkaitan dengan agama apa pun. "Tapi ini terkait dengan jaringan, baik dalam negara regional maupun jaringan Timur Tengah," kata Tito Karnavian.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.