Aksi Teror Meningkat, Polri Singgung RUU Terorisme yang Mandek

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (dua dari kanan) memantau langsung lokasi ledakan Bom Surabaya di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS), 13 Mei 2018. Presiden juga menjenguk korban luka akibat bom gereja di di RS Bhayangkara di Surabaya. Biro Pers Setpres

    Presiden Jokowi (dua dari kanan) memantau langsung lokasi ledakan Bom Surabaya di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS), 13 Mei 2018. Presiden juga menjenguk korban luka akibat bom gereja di di RS Bhayangkara di Surabaya. Biro Pers Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan salah satu hambatan besar dalam mencegah aksi terorisme adalah belum adanya payung hukum bagi kepolisian untuk melakukan upaya preventif.

    "Polisi belum ada payung hukum untuk memproses aksi terorisme kalau belum ada tindakan terornya," kata Setyo saat ditemui di kantornya pada Ahad, 13 Mei 2018.

    Baca: Bom Surabaya, Polisi: Laporkan Akun Twitter Pendukung Terorisme

    Akibatnya, kata Setyo, ada empat terduga terorisme dari jaringan Jamaah Ansarud Daulah (JAD), yang sampai berencana melakukan aksi teror di Mako Brimob. Detasemen Khusus 88 Antiteror pun baru bisa melumpuhkan jaringan JAD tersebut setelah mendapat perlawanan tembakan di Cianjur pada Ahad dinihari.

    Padahal, menurut Setyo, informasi adanya komunikasi keempat jaringan tersebut dengan pemimpin JAD di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan sudah terpantau kepolisian beberapa waktu lalu. Saat mengetahui informasi tersebut, kepolisian belum bisa mengambil tindakan apa pun lantaran kepolisian baru bisa memproses saat tindakan aksi teror sudah dilakukan.

    Baca: Bom di Surabaya, Polisi Ungkap Dugaan Motif Pelaku

    Setyo pun meminta Dewan Perwakilan Rakyat memberikan payung hukum bagi polisi untuk melakukan upaya preventif tersebut dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme.

    Menurut Setyo, dengan adanya payung hukum tersebut, kepolisian bisa langsung menangani suatu gerak-gerik yang mencurigakan, bahkan memproses pihak yang menyimpan bahan peledak. "Atau kegiatan yang terafiliasi dengan kelompok teror. Kalau sudah ada payung hukum, polisi bisa memporsesnya," ujarnya.

    Baca: Rusuh Mako Brimob, Begini Usulan Kiai NU untuk Tangkal Terorisme


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.