Kerusuhan dan Penusukan di Mako Brimob, DPR Minta Diusut Tuntas

Reporter

Sejumlah anggota polisi Brimob berjaga di depan Mako Brimob, Depok, 10 Mei 2018. Kerusuhan pecah di Mako Brimob sejak Selasa malam, 8 Mei 2018, sekitar pukul 21.00. Kejadian yang diduga dipicu karena pembagian makanan di sel Blok C. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta Polri meningkatkan pengamanan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, setelah terjadinya penusukan oleh orang tidak dikenal terhadap seorang anggota Brimob pada Kamis malam, 10 Mei 2018.

"Saya prihatin kejadian kerusuhan yang terjadi Mako Brimob kemarin. Lagi-lagi harus dikejutkan kejadian penusukan ini," kata Taufik di Jakarta pada Jumat, 11 Mei 2018.

Baca: Rusuh Mako Brimob, Keluarga Abu Ibrahim Tunggu Kepulangan Jenazah

Anggota Intel Brimob Kelapa Dua Depok Brigadir Kepala Marhum Prenctje tewas setelah menjadi korban penusukan yang dilakukan seseorang tidak dikenal di sekitar Mako Brimob pada Kamis malam. Kejadian berawal ketika Bripka Marhum mencurigai seseorang yang tidak dikenal berada di depan Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Kelapa Dua.

Anggota Brimob itu mengamati selama 2 jam, kemudian membawa pria itu menggunakan sepeda motor ke Kantor Satuan Intelkam Brimob. Selanjutnya, pelaku itu menusuk Bripka Marhum pada bagian perut sebelah kanan. Pelaku berhasil dilumpuhkan.

Baca: Polisi Tembak 2 Terduga Teroris yang Menuju Mako Brimob

Meskipun pelakunya sudah dilumpuhkan, menurut Taufik, pengamanan di Mako Brimob dan sekitarnya harus tetap diperketat, termasuk melakukan penyelidikan. Ia pun menilai kejadian itu menjadi pertanyaan. "Apa yang sebenernya terjadi karena seolah-olah kepolisian seperti diserang," ujarnya.

Menurut Taufik, ada kejanggalan apabila kejadian seperti penyerangan terhadap anggota Brimob dilakukan berkali-kali. Sehingga ia menilai harus diusut tuntas. "Apakah ada upaya membuat keamanan kita tidak stabil, atau membuyarkan fokus penanganan kerusuhan sebelumnya? Ini harus ada penyelidikan secara menyeluruh agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi," ujarnya.

Baca: Personel Brimob Diserang Lagi, Menhan: Belum Perlu Siaga Teroris






Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

11 jam lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

13 jam lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

14 jam lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

14 jam lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

15 jam lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

15 jam lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

1 hari lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

1 hari lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

1 hari lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.