Bawaslu Persilakan Deklarasi #2019GantiPresiden Asal...

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (Kanan-kiri) Relawan #2019GantiPresiden Mustofa Nahrawardaya, Presiden Republik Cyber Projo Nur Sukarno, moderator diskusi Margi Syarif, Analis Komunikasi Politik Gun Gun Heryanto, anggota Bawaslu Rahmat Bagja, dan Ketua KPU Arief Budiman selepas diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Sabtu, 5 Mei 2018. Tempo/Caesar Akbar

    (Kanan-kiri) Relawan #2019GantiPresiden Mustofa Nahrawardaya, Presiden Republik Cyber Projo Nur Sukarno, moderator diskusi Margi Syarif, Analis Komunikasi Politik Gun Gun Heryanto, anggota Bawaslu Rahmat Bagja, dan Ketua KPU Arief Budiman selepas diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Sabtu, 5 Mei 2018. Tempo/Caesar Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu tak mempermasalahkan adanya deklarasi dari kelompok-kelompok masyarakat terkait Pemilihan Presiden 2019, misalnya deklarasi kelompok #2019GantiPresiden pada esok hari.

    "Kalau deklarasi silakan saja, mau deklarasi ganti presiden sepanjang masih dalam koridor yang diperbolehkan, tidak ada masalah," ujar anggota Bawaslu Rahmat Bagja di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Mei 2018.

    Baca: Relawan #2019GantiPresiden Ini Jagokan Ruhut Sitompul

    Hanya saja, dia mengingatkan, deklarasi tersebut tidak boleh melibatkan partai politik dan mesti bersih dari atribut partai politik. "Kalau sudah ada inisial partai, ada logo partai, itu sudah masuk dalam kampanye," ujar Bagja.

    Poster ajakan deklarasi relawan #2019GantiPresiden. Foto/Twitter Mardani Ali Sera

    Kelompok #2019GantiPresiden bakal mendeklarasikan diri esok hari, Ahad, 6 Mei 2018. Deklarasi itu akan dilakukan di Taman Aspirasi, Jakarta Pusat. Anggota relawan kelompok tersebut, Mustofa Nahrawardaya mengatakan, kelompoknya belum akan mendukung calon presiden 2019 pada acara besok.

    Bagja menambahkan, masa kampanye partai politik dimulai pada 23 September mendatang. Karena itu, kata dia, apabila ditemukan partai politik terlibat dalam deklarasi tersebut, maka bisa dianggap melakukan pelanggaran kampanye.

    Baca: Anies Baswedan Tanggapi Rencana Deklarasi #2019GantiPresiden

    "Apa pun deklarasinya itu boleh, tapi kalau parpol terlibat, itu akan kami sebut kampanye luar jadwal," kata dia. "Ini kan belum masuk kampanye, belum ada capres, harapan kami tak ada kampanye presiden ditarik ke bulan ini."

    Bagja menilai deklarasi gerakan tagar itu termasuk dalam kebebasan berekspresi. Namun dia berharap gerakan itu nantinya tidak diarahkan untuk menghina pendapat orang lain atau mempengaruhi orang lain. "Jangan ada lagi hal-hal yang bikin tegang," ucapnya.

    Perang tagar sempat terjadi tak hanya di dunia maya, di dunia nyata juga terjadi adu atribut bertulisan tagar. Pekan lalu, beredar video tentang sejumlah orang yang mengenakan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden mengintimidasi orang berkaus #DiaSibukKerja. Peristiwa tersebut terjadi di sekitar Bundaran Hotel Indonesia saat CFD (car free day) berlangsung.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.