Relawan #2019GantiPresiden Ini Jagokan Ruhut Sitompul

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ruhut Sitompul. TEMPO/Prima Mulia

    Ruhut Sitompul. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Relawan senior #2019GantiPresiden Mustofa Nahrawardaya menyatakan sudah memiliki jagoan untuk didukung dalam ajang pemilihan presiden 2019. Ia mengaku mempunyai calon yang bisa mengalahkan Joko Widodo atau Jokowi pada Pemilu 2019.

    "Secara pribadi, saya mau nyalonin Mas Ruhut Sitompul untuk menggantikan Pak Jokowi," tutur Mustofa dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Mei 2018.

    Baca: Anies Baswedan Tanggapi Rencana Deklarasi #2019GantiPresiden

    Pendapat Mustofa itu bukan tanpa alasan. Menurut Pengurus PP Muhammadiyah itu, Ruhut memiliki trik-trik politik yang lebih bagus daripada Joko Widodo. "Dia juga lebih tegas dan pernyataannya jelas," ujar dia.

    Sebagai buktinya, Mustofa mengatakan Ruhut adalah sosok yang bisa diterima berbagai macam partai. Sementara, Jokowi sejauh ini hanya membela satu partai saja. "Dia bisa lintas partai, bisa ke mana-mana. Sekarang kabarnya ke PDIP. Jadi kausnya gonta-ganti," ujarnya.

    Atas pertimbangan itu, Mustofa menilai Ruhut lebih bagus dari Jokowi. Ia pun menilai Ruhut sosok yang bisa menggantikan calon inkumben. "Sampai saat ini Pak Ruhut. Enggak tahu 2019," kata Mustofa.

    Baca: Korban Intimidasi #2019GantiPresiden Lapor ke KPAI

    Beberapa waktu lalu, beredar foto Ruhut Sitompul mengenakan seragam PDIP dan berpose bersama Junimart Girsang. Kendati demikian, Ruhut mengatakan dirinya belum resmi menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Ruhut mengaku masih menjadi anggota Partai Demokrat meskipun non-aktif. Menurut dia tidak masalah mengenakan baju partai lain. “Kan non-aktif, tidak masalah,” ujar Ruhut, saat dihubungi Tempo, Rabu 2 Mei 2018.

    Selanjutnya, Mustofa mengatakan kelompoknya bakal mendeklarasikan secara resmi gerakan #2019GantiPresiden pada Ahad, 6 Mei 2019. Namun, dia menambahkan, pada deklarasi itu, belum ada calon presiden yang akan didukung oleh kelompoknya. "Belum ada, saat ini kan baru ada Pak Jokowi sebagai inkumben."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.