KPU: Boleh Ngobrol Politik di Tempat Ibadah, asal Jangan Kampanye

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua anggota komisioner KPU Wahyu Setiawan (tengah), Viryan Aziz (kanan) dan Ketua Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri, juga Staf Ahli Bidang Manajemen Kemenlu Wajid Fauzi (kiri), memantau proses pencocokan dan penelitian serentak dengan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih di 130 kantor perwakilan RI di luar negeri melalui video conference, di Operation Room, gedung KPU, Jakarta, 17 April 2018. KPU resmi melaksanakan coklit data pemilih Pemilu 2019 secara serentak pada 17 April hingga 17 Mei mendatang, baik bagi pemilih di dalam negeri maupun di luar negeri. TEMPO/Imam Sukamto

    Dua anggota komisioner KPU Wahyu Setiawan (tengah), Viryan Aziz (kanan) dan Ketua Kelompok Kerja Pemilu Luar Negeri, juga Staf Ahli Bidang Manajemen Kemenlu Wajid Fauzi (kiri), memantau proses pencocokan dan penelitian serentak dengan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih di 130 kantor perwakilan RI di luar negeri melalui video conference, di Operation Room, gedung KPU, Jakarta, 17 April 2018. KPU resmi melaksanakan coklit data pemilih Pemilu 2019 secara serentak pada 17 April hingga 17 Mei mendatang, baik bagi pemilih di dalam negeri maupun di luar negeri. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, JakartaKomisi Pemilihan Umum atau KPU menyatakan obrolan politik di tempat ibadah diperbolehkan asal tidak berkaitan dengan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. "Kalau ngobrol politik boleh saja, yang tidak boleh, kampanye. Kalau dia masuk ruang lingkup definisi kampanye, berarti tidak boleh," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di gedung KPU, Jumat, 27 April 2018.

    Wahyu berujar membicarakan politik dan kampanye adalah dua hal yang berbeda. Politik, kata dia, dalam artian luas dapat mencakup apa saja, bukan hanya soal pemilu. Sebagai contohnya, Wahyu berpendapat membicarakan harga komoditas hingga pemberantasan narkoba juga termasuk kategori politik.

    Baca juga: Panwaslu Bakal Surati KPU soal Kampanye Ilegal Ridwan Kamil

    "Kalau kampanye sudah jelas, menurut aturan, dilarang dilakukan di tempat ibadah," kata Wahyu. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kampanye didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.

    KPU mengingatkan saat ini belum masuk periode kampanye. Sehingga yang boleh dilakukan partai politik antara lain hanya sosialisasi internal partai politik dan pemasangan bendera.

    Perbincangan soal boleh tidaknya obrolan politik di tempat ibadah muncul setelah Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengatakan politik itu harus disisipkan dalam acara keagamaan dan pengajian. Hal itu disampaikannya dalam peringatan satu tahun Ustazah Peduli Negeri di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa lalu.

    “Ini dalam rangka ulang tahun ustazah peduli negeri, pengajian disisipkan politik itu harus,” ujar Amien Rais.

    Baca juga: Bawaslu Susun Materi Khotbah Menjelang Masa Kampanye Pilkada 2018

    Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyarankan Amien menjelaskan maksud ucapannya yang meminta ustazah menyisipkan politik dalam pengajian. "Sebaiknya Pak Amien Rais menjelaskan apa yang dimaksud politik itu," kata Lukman di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Lukman menuturkan politik yang dimaksud Amien Rais bisa saja mengenai politik dalam pengertian yang substantif. Misalnya yang berkaitan dengan penegakan keadilan, kejujuran, pemenuhan hak-hak dasar manusia, perlindungan hak asasi manusia, dan mencegah kemungkaran.


  • KPU
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polusi Udara Pembunuh Diam-diam

    Perubahan iklim dan pencemaran udara menyebabkan lebih dari 12,6 juta kematian per tahun. Jumlah korban jiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya.