TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah ketua umum partai pendukung Joko Widodo atau Jokowi bermanuver untuk merebut kursi calon wakil presiden. Setidaknya yang gencar kampanye menjadi cawapres Jokowi adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Ada pula Ketua Umum PPP Romahurmuziy, yang juga menyatakan siap menjadi cawapres Jokowi. Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan manuver ketua umum parpol pendukung Jokowi itu hal yang lumrah.
Baca juga: Susi Pudjiastuti Diyakini Tak Tergiur Jadi Cawapres Jokowi
“Kalau Jokowi nanti sudah menentukan bersama ketua umum partai siapa yang menjadi cawapres, harapan saya kompetisi cawapres ini berhenti,” kata Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 26 April 2018. “Sebab, cuma ada satu cawapres.”
Saat sudah terpilih calon wakil presiden, Basarah berharap partai koalisi tetap konsisten mendukung Jokowi di pilpres 2019. Hingga saat ini, koalisi pendukung Jokowi adalah PDIP, Golkar, PPP, NasDem, dan Hanura. Adapun PKB, meski belum menyatakan akan mendukung Jokowi di pemerintahan mendatang, mereka menyebut sampai saat ini tetap mendukung Jokowi.
“Toh, kerja sama politik tidak harus diukur dari posisi atau posisi cawapres. Banyak kerja sama lain, ada di pimpinan DPR, kabinet, dan lainnya.”
Baca juga: Empat Kriteria Cawapres Jokowi Versi SMRC
Menurut Basarah, sejauh ini semua nama cawapres yang beredar masih mempunyai peluang untuk mendampingi Jokowi. Termasuk nama yang sudah beredar, seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Kepala Badan Intelejen Negara Budi Gunawan.
Namun sejauh ini belum ada pengerucutan karena masih melihat dinamika politik yang berkembang. PDIP dan koalisi partai akan menentukan calon wakil presiden setelah pilkada 2018. “Saya kira nanti mendekati Agustus baru ada pengerucutan cawapres yang akan diputuskan Jokowi, Bu Mega dan ketum parpol lain,” ucapnya.
