Bekas Pejabat Sebut Mahalnya Komisi Proyek ke Wakil Bupati Rita

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa kasus gratifikasi perizinan proyek-proyek di Kabupaten Kutai Kartanegara, Rita Widyasari menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, 7 Maret 2018. TEMPO/Alfan Hilmi.

    Terdakwa kasus gratifikasi perizinan proyek-proyek di Kabupaten Kutai Kartanegara, Rita Widyasari menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, 7 Maret 2018. TEMPO/Alfan Hilmi.

    TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara Basri Hasan mengaku sempat mengeluh kepada Wakil Bupati Kutai Kartanegara Ghufron Yusuf soal setoran komisi proyek. Dia mengeluhkan tingginya persenan komisi proyek yang diminta oleh Junaidi, yang dikenal sebagai anggota tim pemenangan Bupati Rita Widyasari.

    "Ke Pak Ghufron pernah mengeluh karena saya rasa ini yang diminta (komisi) terlalu tinggi," kata Basri saat bersaksi dalam persidangan terdakwa gratifikasi Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 11 April 2018.

    Rita Widyasari didakwa menerima uang gratifikasi senilai Rp 286 miliar sebagai imbalan dari kontraktor 867 proyek. Total gratifikasi yang diterima Rita sebesar Rp 469 miliar dari proyek-proyek itu selama menjabat bupati.

    Simak: Penerima Jatah Gratifikasi Proyek PU Selain Rita Widyasari

    Rita juga didakwa menerima suap dari izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, kepada PT Sawit Golden Prima.

    Atas keluhan yang disampaikannya pada sekitar tahun 2014-2015 itu, kata Basri, Ghufron menyatakan akan meneruskannya kepada sang Bupati. Namun, ternyata keluhan itu tidak berjawab. Kutipan duit setoran itu masih tetap berjalan.

    "Saat bertemu lagi dengan Pak Ghufron, saya tanyakan lagi. Katanya, 'biarkan saja itu untuk anak-anak'. Maksudnya untuk kegiatan," tutur dia.

    Dalam persidangan Basri memang mengaku diminta untuk mengambil duit komisi sebesar 11 persen dari total nilai proyek yang dikerjakan rekanan kontraktor. Alokasi setoran tersebut adalah 4 persen untuk dinas, 6 persen untuk Bupati Rita, sementara 1 persen sisanya tak diketahui. Proyek yang dikenakan kutipan itu hanyalah proyek yang dilelang.

    Basri mengaku tidak pernah terlibat dalam penyaluran duit itu. Fulus untuk dinasnya, ujar dia, masuk melalui anak buahnya, sementara 7 persen lainnya masuk langsung ke Junaidi. Dia menuturkan tidak pernah mengkonfirmasi maupun melaporkan setoran-setoran itu kepada Rita.

    "Yang 6 persen pun saya tidak tahu apakah sampai ke Bupati atau tidak," ujar pria yang kini telah memasuki masa pensiun itu.

    Setiap berkomunikasi dengan Rita, Basri menyatakan tidak pernah membicarakan soal setoran proyek itu sama sekali. "Kalau bertemu Ibu hanya membicarakan kegiatan, misalnya ditelepon soal Pasukan Kuning."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wiranto Ditusuk Seseorang yang Diduga Terpapar Radikalisme ISIS

    Menkopolhukam, Wiranto ditusuk oleh orang tak dikenal yang diduga terpapar paham radikalisme ISIS. Bagaimana latar belakang pelakunya?