Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata Mahfud MD Soal Dirinya Bisa Dongkrak Elektabilitas Prabowo

image-gnews
Mahfud MD. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Mahfud MD. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dinilai bisa mengangkat elektabilitas Prabowo Subianto jika disandingkan sebagai calon wakil presiden di Pemilihan Presiden 2019. Mahfud disebut bisa mencuri suara nahdliyin yang selama ini condong ke kubu inkumben Jokowi.

Menanggapi itu Mahfud MD tak mau ambil pusing dan belum berniat melakukan langkah politik. “Karena saya tidak ingin (menjadi cawapres) maka saya tidak mau komentar,” ujar Mahfud di sela menghadiri peluncuran buku di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Sabtu, 31 Maret 2018.

Baca juga: Namanya Masuk Bursa Cawapres, Mahfud MD: Saya Tidak Ingin

Mahfud mengaku dirinya jarang mengikuti perkembangan hasil penelitian berbagai lembaga survei tentang elektabilitas calon presiden dan wakil presiden 2019 nanti.

“Tidak ingin itu artinya saya tidak bernafsu, bukan artinya tak mau, saya pilih mengalir sajalah,” ujarnya.

Mahfud sendiri saat ini lebih memilih mengajak warga menyambut pemilihan presiden 2019 dengan suka cita daripada aktif mengkampanyekan diri agar masuk bursa capres atau cawapres. Soalnya pemilu saat ini menurutnya menyenangkan dan jauh berbeda ketika masa orde baru dulu di mana sebelum pemilu digelar sudah ada hasilnya.

“Tapi sekarang dampaknya orang kampanyekan diri sendiri, nah saya tak mau begitu, mekipun perkembangan itu bagus sebagai bagian demokrasi kita,” ujarnya.

Mahfud pun menuturkan, pihaknya lebih suka menunggu sikap partai-partai politik saat ini memutuskan capres dan cawapresnya karena partailah yang paling berhak memutuskan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mahfud juga menyatakan belum pernah bergerak mendekati partai politik agar meminang atau mendukung dirinya maju sebagai capres atau cawapres.

“Saat ini yang berkembang kan baru spekulasi-spekulasi dari masyarakat, jadi atau tidak kan tetap parpol yang memutuskan,” ujarnya.

Baca juga: Pengamat: Mahfud MD Bisa Tutupi Kelemahan Jokowi di 3 Isu

Sebelumnya Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting atau SMRC Djayadi Hanan mengatakan cawapres Prabowo adalah figur yang harus bisa mencuri suara Jokowi. "Prabowo akan menghadapi situasi yang beda dengan pilpres 2014 dan lebih sulit," ujar Djayadi saat dihubungi, Senin 19 Maret 2018.

Sejumlah nama masuk radar cawapres Prabowo, yaitu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan; Presiden PKS Sohibul Iman; mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo; mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli; Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB); dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD.

Di antara nama yang sudah dimunculkan, hanya Mahfud MD yang bisa merebut suara Jokowi lantaran memiliki suara pemilih NU. "Yang bisa menambah suara untuk Prabowo hanya Mahfud MD," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

44 menit lalu

Tarik ulur pembatasan BBM bersubsidi bagi masyarakat terjadi. Di beberapa SPBU, sudah ada yang mewajibkan menggunakan QR code untuk mengisi BBM.
Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

Ekonom, Achmad Nur Hidayat, meminta Presiden Prabowo Subianto berhati-hati bila dengan rencana mengubah subsidi BBM menjadi BLT.


Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

1 jam lalu

Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Menteru HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

Supratman menjelaskan, pimpinan DPR sudah mengirimkan surat kepada Prabowo untuk menanyakan Capim KPK yang diserahkan Jokowi.


Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

1 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), pada Selasa, 5 November 2024, di Istana Negara, Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan Prabowo menghendaki untuk terus melaksanakan pembangunan IKN.


Serba-serbi FPI dalam Reuni Aksi 411, Tiga Tuntutan Dibacakan Menantu Rizieq Shihab

1 jam lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Islam atau FPI saat menggelar reuni akbar 411 longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Reuni itu juga dihadiri oleh aliansi ormas Islam lain yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap. TEMPO/Subekti.
Serba-serbi FPI dalam Reuni Aksi 411, Tiga Tuntutan Dibacakan Menantu Rizieq Shihab

Tiga tuntutan FPI dalam Reuni Aksi 411 dibacakan menantu Rizieq Shihab, Muhammad bin Husein Alatas.


Kata Dirjen Konservasi Soal Dampak KLHK Dipecah Lagi oleh Prabowo

2 jam lalu

Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Foto : menklhk.go.id
Kata Dirjen Konservasi Soal Dampak KLHK Dipecah Lagi oleh Prabowo

Prabowo memecah KLHK dan memisahkan kembali kehutanan sebagai kementerian tersendiri. Ditjen KSDAE pun ikut kembali bersama induknya yang lama itu.


Dilantik Prabowo Jadi Kepala OIKN Definitif, Basuki Hadimuljono Langsung Incar Investor Swasta

2 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), pada Selasa, 5 November 2024, di Istana Negara, Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
Dilantik Prabowo Jadi Kepala OIKN Definitif, Basuki Hadimuljono Langsung Incar Investor Swasta

Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa ia mengincar peluang investasi swasta untuk mempercepat proses pembangunan di IKN, dalam waktu 3-4 tahun ke depan


Deretan Pesan Prabowo kepada Para Menteri Kabinet Merah Putih

3 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, 2 November 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Deretan Pesan Prabowo kepada Para Menteri Kabinet Merah Putih

Prabowo mengimbau para menteri di kabinetnya agar tidak sering mengadakan seminar atau melakukan perjalanan ke luar negeri.


Prabowo Hapus Kredit Macet UMKM Petani hingga Nelayan

3 jam lalu

Presiden Prabowo teken Peraturan Pemerintah tentang penghapusan piutang macet usaha mikro kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, dan UMKM lain di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Hapus Kredit Macet UMKM Petani hingga Nelayan

Prabowo mengatakan bahwa pemerintah mengharapkan dapat membantu para produsen yang bekerja di bidang pertanian dan nelayan.


Kejar Penyelesaian Pembangunan IKN, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono Incar Peluang Investasi

3 jam lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 5 November 2024. ANTARA/Andi Firdaus
Kejar Penyelesaian Pembangunan IKN, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono Incar Peluang Investasi

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menuturkan sebagian besar investor menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.


Jalankan Perintah Prabowo, Nusron Wahid Butuh 3 Juta Hektare Sawah Baru untuk Swasembada Pangan

3 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024. Rapat perdana tersebut membahas rencana strategis Kementerian ATR/BPN dalam 100 hari Kabinet Merah Putih. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jalankan Perintah Prabowo, Nusron Wahid Butuh 3 Juta Hektare Sawah Baru untuk Swasembada Pangan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan butuh sekitar 3 juta hektare sawah baru untuk wujudkan swasembada pangan yang diharapkan Prabowo Subianto.