Saran untuk Perwira Polri Menganggur: Suruh Mereka Memilih

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jendral Tito Karnavian saat memberikan selamat  kepada Asops kapolri baru dan Kapolda di Mabes Polri Jakarta, 15 Maret 2018. Kapolri melantik sejumlah perwira tinggi kepolisian Asops dan Kapolda baru daerah Maluku, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Kapolri Jendral Tito Karnavian saat memberikan selamat kepada Asops kapolri baru dan Kapolda di Mabes Polri Jakarta, 15 Maret 2018. Kapolri melantik sejumlah perwira tinggi kepolisian Asops dan Kapolda baru daerah Maluku, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kepolisian  Bambang Widodo Umar menyarankan agar pemimpin Kepolisian RI bersikap tegas terhadap 414 perwira menengah kepolisian yang menganggur karena menolak dipindahkan ke daerah. “Suruh mereka pilih, mau meneruskan jadi polisi atau karyawan swasta,” kata Bambang saat dihubungi Tempo, Selasa, 27 Maret 2018.

    Menurut dia para perwira polisi sudah meneken kontrak dengan negara. Sehingga, apapun keputusan atasan harus diterima, termasuk keputusan lokasi penempatan.

    Baca:
    Sebanyak 414 Perwira Polri Menganggur
    Polri Butuh 10 Ribu Polisi Berkualitas, Begini ...

    Asisten SDM Mabes Polri Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto mengatakan kepada anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Bekto Suprapto tentang 414 perwira menengah (Pamen) Polri yang menganggur. Para perwira itu menganggur karena menolak dipindahkan ke daerah seusai menyelesaikan sekolah pimpinan.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Polri Brigadir Jenderal M. Iqbal tidak membantah. Ia mengatakan jabatan para perwira menengah itu “macet”, sulit untuk naik pangkat ke komisaris besar karena ketersediaan dan permintaan jabatan tidak berimbang. "Kami sedang membenahi tata kelola sumber daya manusia (SDM) di Polri," kata Iqbal saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 26 Maret 2018.

    Baca juga: Banyak Perwira yang Menganggur, Kompolnas Kritik Kinerja Polri

    Bambang mengatakan Polri merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Sehingga diperlukan distribusi personel yang merata dan tidak terpusat di Mabes Polri saja. “Penempatan yang merata sebagai bentuk konsisten jalannya organisasi.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Modus Sejumlah Kepala Daerah dan Pejabat DPD Cuci Uang di Kasino

    PPATK menyingkap sejumlah kepala daerah yang diduga mencuci uang korupsi lewat rumah judi. Ada juga senator yang melakukan modus yang sama di kasino.