Dikunjungi Meutya Hafid, Jusuf Kalla Tanyakan Kabar Golkar

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar mengunjungi Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wakil presiden, Jakarta, 21 Maret 2018. TEMPO/Friski Riana

    Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Golkar mengunjungi Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wakil presiden, Jakarta, 21 Maret 2018. TEMPO/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanyakan kabar Partai Golkar kepada Wakil Ketua Komisi Hukum DPR sekaligus politikus Golkar Meutya Hafid yang sedang berkunjung ke kantornya pada Rabu, 21 Maret 2018.

    "Cuma tanya apa kabar. Golkar ya baik-baik saja Pak. Ya seperti Bapak lihat lah berita-berita di media massa," kata Meutya mengulang ucapannya kepada JK usai pertemuan itu.

    Baca: Ketika Jusuf Kalla Bicara Soal Kriteria Cawapres Jokowi

    Selain menanyakan partai, Meutya mengungkapkan bahwa Jusuf Kalla bertanya tentang kabar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Mahyudin, yang sebelumnya mempersoalkan pergantian dirinya dengan Titiek Soeharto. Namun menurut dia, pembahasan soal Mahyudin tak ada yang detil. Meski begitu, menurut Meutya, JK tidak memberikan arahan khusus.

    Meutya menjelaskan, tujuan kedatangannya untuk bersilaturahmi dan berkonsultasi kepada JK tentang studinya yang menuliskan soal konflik yang sempat terjadi di Partai Golkar. JK, kata dia, berpesan agar partai berlambang pohon beringin itu tidak menciptakan kegaduhan.

    Baca: Jusuf Kalla: Eksekusi Zaini Tak Pengaruhi Relasi Indonesia-Saudi

    "Pak JK pesannya adem-adem saja lah. Jangan ramai-ramai. Apalagi tadi saya sedang menulis tentang konflik kemarin di Partai Golkar. Jadi ini jangan terulang lagi, semua damai-damai, yang muda-muda juga tenang-tenang saja, jangan ada konflik," kata Meutya.

    Ia juga menegaskan tak ada pembahasan mengenai pemilihan umum 2019. "Sama sekali enggak bahas. Itu saja pesan sebagai senior saja supaya Golkar adem-adem saja terus, enggak ada yang ramai-ramai. Urusan diselesaikan secara konsesus di dalam," kata Meutya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.