Menteri Sofyan Djalil: Kalau Tidak Mengkritik, Bukan Amien Rais

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. TEMPO/Tony Hartawan

    Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil membantah tudingan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menyebut program pembagian sertifikat tanah adalah upaya pemerintahan Presiden Joko WIdodo (Jokowi) mengibuli masyarakat. Sofyan santai menanggapi ucapan Amien itu.

    "Kalau tidak mengkritik, bukan Pak Amien Rais," katanya sambil tertawa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 Maret 2018.

    Baca: Soal Ancaman Luhut, Politikus PAN: Jangan Baper

    Sofyan menjelaskan program pembagian sertifikat tanah amat dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Ia mengkalim sebelum Jokowi memimpin, pengurusan sertifikat tanah bisa memakan waktu tahunan dengan biaya yang tidak terduga. Lewat program ini pula, kata dia, sengketa tanah antarwarga di masa depan bisa terhindarkan.

    Sofyan mengatakan pernyataan Amien tidak mungkin keluar jika mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu melihat langsung acara pembagian sertifikat tanah yang biasa dilakukan oleh Jokowi. "Misalnya Pak Amien Rais melihat bagaimana penyerahan sertifikat tanah (membuat) rakyat begitu gembiranya, pasti Pak Amien Rais mengatakan bahwa pengibulan itu tidak ada," ucapnya.

    Sofyan membantah pula tuduhan Amien yang menyebut sekitar 74 persen tanah di Indonesia dikuasai pihak asing. Ia balik bertanya dari mana Amien mendapatkan data tersebut. "Enggaklah," ucapnya.

    Baca: Jubir Jokowi Bertanya ke Amien Rais, Definisi Ngibul Itu Apa?

    Menurut Sofyan, tidak ada perusahaan asing yang menguasai mayoritas tanah di Indonesia. Selain itu, dalam program pembagian sertifkat ini, kata Sofyan, yang menjadi sasaran pemerintah adalah masyarakat kecil dengan luas tanah mulai 50 meter hingga 10 hektare.

    Bila ada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di lahan milik negara, kata Sofyan, mereka sudah memiliki izin hak guna usaha (HGU) ataupun beraktivitas di hutan industri. Perusahaan yang terlibat adalah perusahaan lokal bukan asing.

    "Oleh sebab itu, Pak Amien Rais mendapatkan data (dari mana). Tapi mungkin sebagai politikus tidak perlu mendapatkan data, itu umum saja. Padahal tidak begitu," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.