TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Amien Rais, menyoroti putusan PP Muhammadiyah yang menerima izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan. Amien menganggap tawaran itu bagaikan racun bagi ormas keagamaan.
"Saya terhenyak kaget dan marah membaca berita PP Muhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran Jokowi yang penuh racun dan bisa," kata Amien dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, @amienraisofficial, pada Sabtu, 27 Juli 2024.
Ketua Majelis Syura Partai Ummat tersebut menganggap Muhammadiyah kepincut dengan hal-hal yang bersifat duniawi. “Kalau Muhammadiyah mau kail beracun yang pasti akan merusak Muhammadiyah itu, masih bisa dimuntahkan kembali," ujarnya.
Meskipun begitu, eks Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu menuturkan bahwa belum terlambat bagi Muhammadiyah untuk sembuh dari racun yang akan menggerogoti tubuh ormas Islam itu. Caranya, menurut dia, adalah dengan menolak pemberian pengelolaan tambang tersebut.
Dia menganggap pernyataan salah satu Pengurus PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, adalah celotehan yang menghina akal sehat. Seperti diketahui Anwar mengatakan bahwa Muhammadiyah akan menjadi pemain tambang yang tidak akan merusak lingkungan.
"Pertambangan di mana saja pasti merusak lingkungan sampai tahapan menghancurkan lingkungan hidup yang tidak akan bisa dipulihkan kembali. Apalagi dunia pertambangan itu dunia yang ganas, dan para pemainnya sebagian adalah bandit-bandit tanpa moral," ujarnya.
Amien berharap sebaiknya PP Muhammadiyah segera menggelar sidang tanwir. "Kalau muktamar itu terlalu berat dan terlalu pendek waktunya. Undang seluruh ketua dan ketua otonom, saya yakin setelah sidang tanwir, akan dicabut kembali penerimaan Muhammadiyah terhadap pertambangan itu," katanya.
Kabar mengenai Muhammadiyah telah memutuskan menerima izin tambang pertama kali disampaikan oleh Pengurus PP Muhammadiyah, Anwar Abbas. “Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui,” kata Anwar kepada Tempo, Rabu lalu, 24 Juli 2024.
Kendati demikian, (PP) Muhammadiyah baru secara resmi mengumumkan menerima izin tambang setelah merampungkan agenda konsolidasi nasional yang digelar pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024, di Universitas Aisyiyah atau Unisa Yogyakarta.
"Majelis konsolidasi nasional mendukung dan memperkuat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pengelolaan tambang," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, saat membacakan risalah nasional pada Ahad siang, 28 Juli 2024.
Pilihan Editor: Haedar Nashir Beberkan Alasan Muhammadiyah Terima Izin Tambang
