INFO JABAR-- Daya Saing Provinsi Jawa Barat kini menduduki posisi nomor dua nasional. Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah Jabar meningkat dari skala tiga pada 2013 menjadi tiga setengah pada 2017.
“Kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik di Jawa Barat terus meningkat sehingga posisi Jabar kini jadi nomor dua nasional untuk indikator daya saing,” ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Jawa Barat Periode Tahun 2013-2018 pada Sidang Paripurna DPRD Jabar, Senin, 19 Maret 2018.
Menurut Aher, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga melonjak dari Rp12,4 triliun pada 2013 menjadi Rp18,3 triliun lebih pada 2017. Pendapatan PAD ini diiringi pula dengan peningkatan APBD Provinsi Jabar. Pada 2013 APBD Jabar sebesar Rp17,38 triliun dan pada pengujung pelaksanaan RPJMD yaitu 2017, meningkat menjadi Rp 32,19 triliun. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah pada 2013 sebesar Rp18,40 triliun dan pada 2017 meningkat secara signifikan yaitu sebesar Rp32,56 triliun lebih.
“Itu dapat dimaknai bahwa kesempatan masyarakat untuk mendapatkan hasil pembangunan terus meningkat. Ini telah kami buktikan dengan peningkatan layanan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di berbagai bidang urusan,” katanya.
Aher menambahkan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jabar sebesar 5,29 persen atau berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,19 persen.
Di bidang pendidikan, menurut gubernur, juga terjadi peningkatan. Pada 2013 indek pendidikan sebesar 58,08 poin, pada 2017 naik menjadi 62,19 poin. Demikian juga dengan angka harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,95 tahun yaitu dari 11,81 pada 2013 menjadi 12,76 pada 2017.
Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah meningkat dari 72,68 persen pada tahun 2013/2014 menjadi 81,25 persen pada 2017/2018. “Itulah keberhasilan bidang pendidikan. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui alokasi pembiayaan sebesar 20 persen dari total APBD,” ucap Aher.
Gubernur menambahkan, pada kurun waktu tahun 2013-2018 telah direalisasikan Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/MA rata-rata sebanyak 1.712.498 siswa setiap tahun; Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi SMA/SMK/MA Negeri, Swasta dan pesantren sebanyak 12.243. Jumlah ini telah melampaui target janji gubernur sebanyak 10.000 unit.
Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi, menurut Aher, telah dibangun sebanyak 866 ruang kelas baru (RKB) bagi Perguruan Tinggi Swasta. Juga diberikan bea siswa kepada sebanyak 4.640 siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi, guru dan mahasiswa berperestasi sebanyak 484 Orang, dengan total anggaran Rp61, 49 triliun.
Sedangkan untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan, kata gubernur, pihaknya mengalokasikan anggaran 10 persen dari APBD. Jumlah Puskesmas yang sudah terakreditasi mencapai 298 unit dan rumah sakit yang sudah terakreditasi mencapai 87 unit. Rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar mencapai 88 RS, dan penduduk dengan Jaminan Kesehatan mencapai 71,62 persen.
Sedangkan untuk peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi, Aher menjelaskan, tingkat partisipasi angkatan kerja naik dari 63,01 persen pada 2013 menjadi 63.34 pada 2017. Laju pertumbuhan ekspor meningkat dari 5,5 persen pada 2013 menjadi 13,42 persen pada 2017. Sedangkan nilai investasi penanaman modal asing (PMA) meningkat dari Rp93,5 triliun menjadi Rp162,7 triliun. Sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) meningkat dari Rp26,2 triliun menjadi Rp94,05 triliun pada 2017.
“Jawa Barat menempati urutan tertinggi dalam Penanaman Modal Asing (PMA). Nilai investasi PMA-PMDN di Jawa Barat berdasarkan selama kurun waktu empat tahun mengalami peningkatan 74 persen dengan rata-rata terjadi peningkatan nilai investasi sebesar 14,9 persen per tahun,” kata gubernur.
Selama kurun 2013-2017, pemprov Jabar juga berhasil menciptakan 129.191 wirausaha baru, melampaui janji gubernur mencetak 100.000 wirausaha baru.
Daya beli masyarakat pun meningkat dari Rp6,41 juta menjadi Rp10 juta lebih pada 2017 seiring dengan terciptanya 2.002.017 lapangan kerja. Dengan penciptaan 2 juta lebih lapangan kerja ini, tingkat pengangguran terbuka pun turun dari 9,22 persen pada 2013 menjadi 8.22 persen pada 2017. Sedangkan angka kemiskinan turun dari 9,61 persen pada 2013 menjadi 7.83 persen pada tahun 2017. (*)
