TEMPO.CO, Jakarta - Diskusi bertema "Isu Kebangkitan PKI, Realitas atau Propaganda" yang diadakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Sahid, Jakarta, berakhir ricuh, Selasa, 6 Maret 2018. Diskusi itu tiba-tiba diakhiri dengan sebuah deklarasi dan rilis tertulis yang dianggap tendensius.
Para peserta banyak yang marah karena dianggap dijebak untuk melakukan deklarasi melalui undangan berbentuk diskusi. "Intinya, absennya balikin," teriak seorang peserta bernama Baiq Ani dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), saat deklarasi baru dibacakan setengah.
Baca: Jokowi Curhat Soal Tudingan Dirinya PKI
Para peserta meminta panitia mengembalikan daftar kehadiran karena khawatir akan digunakan untuk kepentingan politik. Suasana saling berteriak satu sama lain, luapan amarah, hingga mengambil alih mik sempat berlangsung cukup lama.
Deklarasi itu menyatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebenarnya sudah tidak ada dan masyarakat perlu mengantisipasi jika isu ini digunakan oleh pihak yang punya kepentingan politik.
Infografis: Saat Isu PKI Bangkit Kembali di Media Sosial
"Sebenarnya tadi kita memang menginginkan deklarasi, tujuannya adalah untuk isu-isu yang beredar di media sosial. Kita ingin menjadikan agar (isu PKI) tidak dijadikan bola panas," kata Sekretaris Jendral KMI, Andi Ulah.
Simak: Gatot Nurmantyo Jawab Soal Isu Kebangkitan PKI
Hal lain yang dipermasalahkan peserta adalah, dalam rilis tertulis itu, disebutkannya partai-partai yang percaya akan kebangkitan PKI ialah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Di saat yang bersamaan, dalam deklarasi, panitia menyebut bahwa isu-isu PKI digoreng untuk kepentingan politik.
"Di rilis ini juga disebutkan bahwa komunis digunakan untuk propaganda partai-partai, disebutkan Gerindra, PAN, dan PKS, ini sangat tendensius," kata salah seorang peserta, yakni Sekretaris Jenderal Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI), Djudju Purwantoro.
Perihal deklarasi, Andi menyatakan memang tujuannya untuk menghindari agar isu PKI tidak digunakan oleh pihak politik untuk propaganda. Namun terkait dengan tuduhan tendensius, Andi masih belum memberikan jawaban.
FADIYAH
