Didemo Pendukung PBB, KPU Menunggu Hasil Gugatan di Bawaslu

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Partai Bulan Bintang (PBB)

    Logo Partai Bulan Bintang (PBB)

    TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan orang pendukung Partai Bulan Bintang atau PBB berunjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat, 2 Maret 2018. Unjuk rasa tersebut terkait dengan keputusan KPU yang menyatakan PBB tidak lolos sebagai partai peserta Pemilihan Umum 2019.

    Demonstrasi massa PBB itu juga didukung Front Pembela Islam dan Persaudaraan Alumni 212. Sebelumnya, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menengarai bahwa KPU telah memberikan keterangan palsu soal verifikasi faktual di kantor PBB Manokwari Selatan.

    Baca: Sidang Bawaslu, Ini Kejanggalan Verifikasi KPU Menurut PBB

    Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya siap menghadapi tudingan yang ditujukan PBB kepada lembaga penyelenggara pemilu. Dia membantah KPU memberi keterangan palsu soal kantor pengurus PBB di Manokwari Selatan sebagai dasar tidak meloloskan partai tersebut. "Kami betul-betul melakukan verifikasi faktual," ujar Wahyu di kantor Dewan Pers.

    Wahyu menuturkan, jika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan keputusan yang tidak sesuai dengan argumen KPU, KPU akan melaksanakan proses sesuai undang-undang. Wahyu menunggu hasil gugatan PBB yang saat ini disidangkan di Bawaslu.

    Simak: Yusril Ihza: PBB dari Dulu Selalu Dipersulit untuk Ikut Pemilu

    KPU menetapkan PBB tidak lolos verifikasi seusai keanggotaannya di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, tidak memenuhi syarat, yakni sebanyak 75 persen. PBB gagal lolos sebagai peserta Pemilu 2019 akibat enam anggotanya di Kabupaten Manokwari Selatan tidak hadir saat verifikasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.