Pimpinan KPK Minta Heru Winarko Adopsi Cara Kerja KPK di BNN

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang baru Irjen (Pol) Heru Winarko menerima ucapan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 1 Maret 2018. Jenderal Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Komisaris Jenderal Budi Waseso. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Pandjaitan meminta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang baru, Inspektur Jenderal Heru Winarko, menerapkan cara kerja KPK di lembaga yang saat ini ia pimpin. Bahkan Basaria tidak lagi mengharapkan Heru akan melakukan hal tersebut, tapi menekankan agar hal itu harus dilakukan oleh mantan Deputi Penindakan KPK ini.

“Dia merupakan kepanjangan tangan dari KPK. Heru sudah biasa di sini dengan cara kerja di sini, kami minta, bukan mengharap,” ucap Basaria di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis, 1 Maret 2018.

Baca: Heru Winarko Jadi Kepala BNN, Ketua KPK: Diskusinya Sudah Lama

Adapun cara kerja di KPK yang menurut Basaria harus diterapkan Heru di BNN adalah mengedepankan nilai integritas, kejujuran, dan transparansi. Ia berpendapat, kasus narkoba memiliki kemiripan dengan korupsi, sehingga penanganannya pasti mirip.

Heru Winarko dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala BNN menggantikan Komisaris Jenderal Budi Waseso yang memasuki masa pensiun. Pelantikan tersebut dilakukan di Istana Negara pada Kamis pagi.

Baca: Ditinggal Heru Winarko, KPK Lelang Jabatan Posisi Deputi Penindakan

Sebelumnya, Heru menjabat Deputi Penindakan KPK sejak Oktober 2015. Heru berujar, pekerjaan memberantas korupsi dan narkoba tidak jauh berbeda. Secara umum, tahapan hukum dalam penanganan kasus korupsi dan narkoba sama. "Ada pengaduan masyarakat, ada penyelidikan, penyidikan, dan lain-lain. Saya kira itu standar dalam penegakan hukum tentunya," tutur Heru.

Heru mengatakan, di BNN, hal utama yang dilakukan adalah pencegahan. Hal itu juga sama seperti yang ada di KPK. Poin itu yang akan ia coba terapkan di lembaga pemberantasan narkoba tersebut. “Baik dan bagus yang ada di masing-masing lembaga kami sharing," ucapnya.

Ia mengaku akan melanjutkan dan meningkatkan kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan Kepala BNN sebelumnya, Komisaris Jenderal Budi Waseso. Heru Winarko berharap semua instansi pemerintahan dan masyarakat mau sama-sama membantu memberantas narkoba.






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

5 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

6 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

8 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

10 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

10 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

11 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

12 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

13 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

14 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

14 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.