Ditinggal Heru Winarko, KPK Lelang Jabatan Posisi Deputi Penindakan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung (Ilustrasi: Unay Sunardi)

    KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung (Ilustrasi: Unay Sunardi)

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera melelang jabatan Deputi Penindakan sebagai pengganti Inspektur Jenderal Heru Winarko yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional. KPK mengundang kejaksaan dan kepolisian untuk ikut berpartisipasi.

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan rencananya lelang jabatan akan dimulai pekan depan. "Insya Allah, 9 Maret kami sudah dapat lembaga yang mengetesnya, tanggal 10 tes," ujar Agus di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 1 Maret 2018.

    Baca:
    Jokowi Berharap Heru Winarko Bawa Tradisi ... Heru Winarko Jadi Kepala BNN, Ketua KPK ...

    Sambil menunggu Deputi Penindakan yang baru, kata Agus, untuk sementara posisi Heru akan diisi pelaksana tugas oleh salah satu direktur di bawahnya.

    Komisioner KPK Basaria Pandjaitan mengatakan KPK mencari sosok yang profesional dan tidak memiliki konflik kepentingan untuk menjadi Deputi Penindakan. Kandidat harus jujur, disiplin, transparan, dan akuntabel. "Itu kriteria yang susah dan memang harus dipenuhi," tuturnya.

    Heru adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985, yang kerap bertugas di bidang reserse. Heru menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK mulai Kamis, 15 Oktober 2015.

    Baca juga: Ketua KPK Benarkan Kabar Heru Winarko Jadi ...

    Kamis pagi tadi, Presiden Jokowi melantiknya menjadi Kepala BNN yang baru. Presiden berharap Heru bisa membawa budaya baik yang ada di KPK ke BNN.

    Heru berjanji akan mengadopsi sejumlah kebijakan di KPK. Menurut dia cara kerja KPK dan BNN tidak jauh berbeda. KPK maupun BNN memiliki bidang pencegahan. “Saya akan mencoba (melakukan) yang baik dan bagus yang ada di masing-masing (institusi)."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.