Ditinggal Heru Winarko, KPK Lelang Jabatan Posisi Deputi Penindakan

KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung (Ilustrasi: Unay Sunardi)

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera melelang jabatan Deputi Penindakan sebagai pengganti Inspektur Jenderal Heru Winarko yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional. KPK mengundang kejaksaan dan kepolisian untuk ikut berpartisipasi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan rencananya lelang jabatan akan dimulai pekan depan. "Insya Allah, 9 Maret kami sudah dapat lembaga yang mengetesnya, tanggal 10 tes," ujar Agus di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 1 Maret 2018.

Baca:
Jokowi Berharap Heru Winarko Bawa Tradisi ... Heru Winarko Jadi Kepala BNN, Ketua KPK ...

Sambil menunggu Deputi Penindakan yang baru, kata Agus, untuk sementara posisi Heru akan diisi pelaksana tugas oleh salah satu direktur di bawahnya.

Komisioner KPK Basaria Pandjaitan mengatakan KPK mencari sosok yang profesional dan tidak memiliki konflik kepentingan untuk menjadi Deputi Penindakan. Kandidat harus jujur, disiplin, transparan, dan akuntabel. "Itu kriteria yang susah dan memang harus dipenuhi," tuturnya.

Heru adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985, yang kerap bertugas di bidang reserse. Heru menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK mulai Kamis, 15 Oktober 2015.

Baca juga: Ketua KPK Benarkan Kabar Heru Winarko Jadi ...

Kamis pagi tadi, Presiden Jokowi melantiknya menjadi Kepala BNN yang baru. Presiden berharap Heru bisa membawa budaya baik yang ada di KPK ke BNN.

Heru berjanji akan mengadopsi sejumlah kebijakan di KPK. Menurut dia cara kerja KPK dan BNN tidak jauh berbeda. KPK maupun BNN memiliki bidang pencegahan. “Saya akan mencoba (melakukan) yang baik dan bagus yang ada di masing-masing (institusi)."






Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

7 jam lalu

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

9 jam lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

10 jam lalu

Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bakal menjerat siapa pun yang melakukan korupsi program kesejahteraan petani jika memiliki kecukupan alat bukti.


4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

12 jam lalu

4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

Sebelum Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung pernah juga tercoreng oleh kasus-kasus suap lainnya yang ditangani KPK.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

13 jam lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

14 jam lalu

MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

PPATK menemukan dugaan aliran dana jumbo dari Lukas Enembe ke kasino-kasino judi di luar negeri.


MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

15 jam lalu

MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

Menurut MAKI, perjalanan yang kerap dilakukan Lukas Enembe itu menunjukkan bahwa Lukas seharusnya bisa memenuhi panggilan KPK pada Senin besok.


KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

17 jam lalu

KPK Diminta Usut Dugaan Suap Rekrutmen Hakim Agung

Boyamin mengapresiasi kinerja KPK yang mampu mencetak rekor dengan menetapkan seorang hakim agung sebagai tersangka, yaitu Sudrajad Dimyati.


Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

18 jam lalu

Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp 1.000 triliun. Apa masalahnya?


KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

1 hari lalu

KPK Usul MA Rotasi Pegawainya Setiap Dua Tahun agar Suap Hakim Agung Tak Terulang

Alexander Marwata mengatakan KPK memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk secara rutin merotasi pegawainya